94

Jurnal Syntax Admiration

Vol. 1 No. 9 Januari 2021

p-ISSN : 2722-7782 e-ISSN : 2722-5356

Sosial Teknik

PENGELOLAAN DESA WISATA BAHARI BERKELANJUTAN DALAM

PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL

Khairul Hidayati dan Henny Saptatia Drajati Nugrahani

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email : [email protected] dan [email protected]

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Diterima

18 Desember 2020

Diterima dalam bentuk revisi

12 Januari 2021

Diterima dalam bentuk revisi

The development of the nautical goddess is an effort to

increase the economic added value of the utilization of

marine and fishery services by optimizing the role of the

community. Kaliwlingi village is one of the villages in

the north coast of Java, precisely in brebes subdistrict,

brebes regency, central Java province. Management of

mangrove ecosystem areas that can be done by the local

government in accordance with the principles of

sustainable development is ecotourism. Mangrove

ecotourism is one form of tourism with participatory

community involvement to conserve mangrove

ecosystems. Ecotourism is an alternative to proper

management of natural resources by maintaining an

ecosystem that is still natural through the role and

contribution of the community. The theory used is the

theory of sustainable development, the theory of the

characteristics of coastal ecosystems. the methodology

used by researchers is qualitative, with the expected

results are in the perspective of national resilience with

the concept of tourism villages, not only by simply

branding, but also must have a sustainable concept, a

resilience of a small scope is required first. With the

strong resilience, the growth and progress of tourism

villages will be more advanced, especially marine

tourism.

ABSTRAK

Pembangunan dewi bahari merupakan upaya peningkatan

nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan

perikanan dengan mengoptimalkan peran masyarakat.

Desa kaliwlingi merupakan salah satu desa di

wilayah pesisir utara Jawa, tepatnya di kecamatan

brebes, kabupaten brebes, provinsi jawa tengah.

Pengelolaan kawasan ekosistem mangrove yang dapat

dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan adalah ekowisata. Ekowisata

mangrove merupakan salah satu bentuk wisata dengan

Keywords:

tourist village; national

defence; kaliwlingi

village; marine tourist

Pengelolaan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Studi Kasus Desa Wisata Kaliwlingi Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah

Syntax Admiration, Vol. 1, No. 1, Januari 2021 95

Kata kunci:

desa wisata; ketahanan

nasional; desa kaliwlingi;

wisata bahari

pelibatan masyarakat secara partisipatif untuk

mengkonservasi ekosistem mangrove. Ekowisata

merupakan alternatif pengelolaan sumberdaya alam yang

tepat dengan mempertahankan ekosistem yang masih

alami melalui peran dan kontribusi masyarakat. Teori

yang digunakan adalah teori pembangunan

berkelanjutan, teori karakteristik ekosistem pesisir.

metodologi yang dipakai oleh peneliti adalah kualitatif,

dengan hasil yang diharapkan adalah dalam perspektif

ketahanan nasional dengan konsep desa wisata, tidak

hanya dengan sekedar branding, tetapi juga harus

mempunyai konsep yang berkelanjutan, diperlukan

sebuah ketahanan dari ruang lingkup yang kecil terlebih

dahulu. Dengan adanya ketahanan yang kuat, maka

pertumbuhan dan kemajuan desa wisata akan semakin

maju, terutama pariwisata bahari.

Pendahuluan

Wisata bahari merupakan kegiatan berwisata yang mengandalkan daya tarik

panorama alam dan lingkungan pesisir dan lautan dengan aktivitas minat khusus yang

berupa kegiatan memancing, snorkeling, berenang, menyelam, berlayar, berselancar,

rekreasi pantai, berjemur, dan lain-lain, yang memanfaatkan area pesisir sebagai wahana

utamanya. Kontribusi pariwisata bahari terhadap pembangunan nasional berupa

penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (multiplier effect) serta

pemasukan devisa bagi negara (Dahuri et al., 2001).

Pengembangan wisata bahari melalui pendekatan potensi desa dengan

pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi daya tarik wisata

dapat dikembangkan menjadi desa wisata bahari atau yang disebut dewi bahari.

Pembangunan dewi bahari merupakan upaya peningkatan nilai tambah ekonomi dari

pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan dengan mengoptimalkan peran masyarakat.

Desa kaliwlingi merupakan salah satu desa di wilayah pesisir utara jawa, tepatnya di

kecamatan brebes, kabupaten brebes, provinsi jawa tengah. Pada tahun 1983 wilayah

pantai kabupaten brebes, provinsi jawa tengah sepanjang 65,48 km, ditumbuhi

mangrove seluas 2.372 ha. Namun pada tahun 2013 luasan mangrove tersebut hanya

tersisa 243,20 ha (Suyono et al., 2015). Hal ini menunjukkan adanya kerusakan

mangrove yang cukup signifikan, salah satu penyebab kerusakan adalah adanya

penebangan dan konversi ekosistem mangrove menjadi lahan tambak. Berdasarkan

informasi dari dinas kelautan dan perikanan brebes tahun 2010 mangrove yang

terkonsentrasi di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes seluas 68 hektar berada dalam

kondisi baik, 20 ha diantaranya dalam kondisi rusak berat (Cerlyawati et al., 2017).

Kerusakan ekosistem mangrove tersebut mengakibatkan terjadinya abrasi di kawasan

pantai utara brebes. Untuk mengatasi hal tersebut, kelompok masyarakat menginisiasi

penanaman mangrove/sabuk hijau sebagai upaya membendung laju abrasi di pesisir

pantai sepanjang 1,8 km. Inisiasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata bahari

Khairul Hidayati dan Henny Saptatia Drajati Nugrahani

96 Syntax Admiration, Vol. 1, No. 1, Januari 2021

di desa Kaliwlingi merupakan prinsip dasar ketangguhan desa dalam pengembangan

potensi daerahnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Faperi et al., 2015) dari hasil intepretasi data

satelit landsat 7 TM pada tahun 2013 dengan metode NDVI menunjukkan bahwa luasan

mangrove di kabupaten brebes hanya 243, 20 hektar, tersebar di beberapa wilayah

kecamatan salah satunya Kecamatan Brebes (Kaliwlingi dan Randusanga) yaitu 161,31

ha. Sedangkan hasil studi yang dilakukan oleh (Albana, 2017) menunjukkan bahwa saat

ini luasan ekosistem mangrove di Desa Kaliwlingi mencapai 207 ha dan terus tumbuh.

Hal ini menunjukkan bahwa luasan hutan mangrove di desa kaliwilingi kabupaten

brebes terus mengalami peningkatan.

Pengelolaan ekosistem mangrove diatur dalam peraturan presiden republik

Indonesia nomor 73 tahun 2012 tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem

mangrove dan merupakan langkah yang ditempuh oleh pemerintah pusat dalam upaya

perlindungan ekosistem pesisir. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah (pemda)

akan memegang peranan penting dalam mengelola kawasan mangrove berdasarkan

undang-undang nomor 23 tahun 2014 dikategorikan sebagai kawasan penting yang

perlu untuk dikelola oleh pemerintah daerah.

Salah satu alternatif pengelolaan kawasan ekosistem mangrove yang dapat

dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

adalah ekowisata. Ekowisata mangrove merupakan salah satu bentuk wisata dengan

pelibatan masyarakat secara partisipatif untuk mengkonservasi ekosistem mangrove.

Ekowisata merupakan alternatif pengelolaan sumberdaya alam yang tepat dengan

mempertahankan ekosistem yang masih alami melalui peran dan kontribusi masyarakat.

Ekowisata dapat berkontribusi pada konservasi dan pembangunan yang mempunyai

hubungan sinergis positif antara pariwisata dengan keanekaragaman hayati dan

melibatkan masyarakat lokal yang dibekali manajemen pengelolaan kawasan wisata

(Ross & Wall, 1999).

Pengelolaan ekosistem wisata mangrove secara berkelanjutan sudah tentu

merupakan hal yang harus dicapai mengingat peran penting ekosistem tersebut bagi

wilayah pesisir dan laut. Pemanfaatan yang tidak berkelanjutan sudah tentu akan

menghilangkan manfaat wilayah tersebut, yang jika terjadi kerusakan secara permanen

maka bukan hanya manfaat ekonomi maupun sosialnya saja yang hilang akan tetapi

manfaat ekologis pun akan menghilang. Ekosistem mangrove yang terpelihara dengan

baik di desa kaliwlingi ternyata menarik wisatawan, sehingga ekosistem mangrove di

kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata

mangrove. Seperti halnya dengan kondisi ekosistem mangrove di kaliwlingi, (Prasenja

et al., 2017) menyimpulkan bahwa kondisi ekosistem mangrove di Pulau Lusi, Sidoarjo

saat ini sesuai untuk dimanfaatkan sebagai kawasan ekomina wisata mangrove, namun

masih perlu adanya penambahan pada beberapa parameter seperti menambah

keanekaragaman mangrove dan penangkaran satwa untuk menjadikan ekosistem yang

lebih baik. Berkembangnya obyek wisata mangrove pada akhirnya berdampak kepada

kondisi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.

Pengelolaan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Studi Kasus Desa Wisata Kaliwlingi Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah

Syntax Admiration, Vol. 1, No. 1, Januari 2021 97

Kebijakan pengelolaan atau pengembangan wisata bahari daerah melalui kegiatan

ekowisata yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2009

tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah merupakan langkah yang

ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan pariwisata di daerah yang

berbasis konservasi sumberdaya alam, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui ekowisata. Kondisi ini berkaitan

erat dengan pendekatan ketahanan nasional di bidang pariwisata. Masyarakat pesisir

yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan pariwisata bahari atau desa wisata bahari

akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan desa dan pada akhirnya akan

memberikan dampak pada ketahanan wilayah pesisir dan ketahanan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Adapun jenis

pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-

data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini

dimaksudkan untuk memperoleh informasi. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif

diharapkan dapat mengungkapkan perkembangan desa wisata yang ada di brebes, jawa

tengah.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan desa wisata bahari yang ada di brebes jawa tengah. Menurut

(Santoso et al., 2000) dan (Prasenja et al., 2017) keterkaitannya dalam pembangunan

berkelanjutan, pengelolaan ekosistem mangrove hendaknya mencakup beberapa bentuk

kegiatan pokok, yakni:

1. Pengusahaan ekosistem mangrove yang kegiatannya dapat dikendalikan dengan

penerapan sistem silvikultur, pengaturan kontrak dan pemberian konsensi.

2. Perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove yang dilakukan dengan cara

menunjuk, menetapkan dan mengukuhkan ekosistem mangrove menjadi ekosistem

lindung, ekosistem konservasi (suaka alam, taman nasional, taman ekosistem raya,

ekosistem wisata, dan lain sebagainya) dan kawasan lindung lainnya (jalur hijau,

sempadan pantai/sungai, dan lain sebagainya).

3. Rehabilitasi kawasan mangrove yang rusak sesuai dengan tujuan pengelolaannya

dengan pendekatan pelaksanaan dan penggunaan IPTEK (ilmu pengetahuan dan

teknologi) yang tepat guna.

4. Penanganan kerusakan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara partisipasif

dengan melibatkan masyarakat.

Khairul Hidayati dan Henny Saptatia Drajati Nugrahani

98 Syntax Admiration, Vol. 1, No. 1, Januari 2021

Manfaat adanya teori pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi

kebutuhan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga

ekosistem secara berkelanjutan baik saat ini hingga masa yang akan datang (Prasenja,

2017). Masyarakat pesisir yang secara ekonomi termajinalkan, dengan pelibatan secara

aktif dalam pengelolaan wisata bahari mampu meningkatkan taraf hidupnya dan kondisi

ekosistem tetap terjaga dengan baik.

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Sarana Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor

KEP.10/MEN/2002 tentang pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir

terpadu didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang

salng berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan

sepertiga dari wilayah laut (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah

batas administrasi kabupaten/kota.

Masyarakat pesisir merupakan kelompok orang atau suatu komunitas yang

tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara

langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir (Sabarisman, 2017).

Menurut undang-undang no 1 tahun 2014 masyarakat pesisir adalah masyarakat

yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat

tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Dengan

demikian masyarakat pesir adalah sekumpulan masyarakat (nelayan pemilik, nelayan

buruh, pembudidaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan, dan lain lain) yang hidup

bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang

khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir

dalam aktivitas sosial ekonominya.

(Rini, 2013) menyatakan masyarakat pesisir tergolong menjadi 3 (tiga) bagian

yaitu, masyarakat perairan, masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir tradisional.

Pada umumnya masyarakat pesisir Indonesia lekat dengan kesenjangan sosial

ekonomi, rata-rata masyarakat pesisir masih hidup pada garis kemiskinan bahkan

tidak sedikit yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi

masyarakat pesisir saat ini menurut (Tuwo, 2011) masih didominasi oleh kegiatan

penangkapan ikan, sedangkan kegiatan ekonomi lainnya seperti ekowisata pesisir

dan laut masih belum berkembang dengan baik. Selain itu kegiatan penangkapan

masih dalam skala kecil dengan produksi yang belum memadai, dan biaya

operasional yang tinggi. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan

masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.

2. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan

perjalanan untuk rekreasi, pelancongan dan turisme. Undang-undang republik

indonesia no.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

Pengelolaan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Studi Kasus Desa Wisata Kaliwlingi Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah

Syntax Admiration, Vol. 1, No. 1, Januari 2021 99

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah

daerah. United nations for world tourism organization (UNWTO) mengadopsi

konsep pariwisata berkelanjutan dari konsep sustainable development

(pembangunan berkelanjutan) yang dikeluarkan oleh UN world commission on

environment and development (UNWCED). Konsep pembangunan berkelanjutan

tersebut terus dikembangkan, hingga pada KTT bumi tahun 2002 lahir lima

kesepakatan yang erat kaitannya dengan konservasi sumberdaya alam dan

lingkungan, termasuk di dalamnya bidang kepariwisataan (Qodriyatun, R.N, Andina

E, Suryani A.S, Indahri Y, 2018). UNWTO mendefinisikan pariwisata bekelanjutan

sebagai kegiatan pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi,

sosial dan lingkungan disaat ini dan masa depan, unutk memenuhi kebutuhan

wisatawan, industri, lingkungan dan masyarakat lokal.

Menurut (Yazdi, 2012) pariwisata berkelanjutan adalah konsep terbaru yang

digunakan untuk mencerminkan kebutuhan akan analisis dan pengelolaan pariwisata

yang komprehensif baik sebagai bisnis maupun pengalaman. Tujuan pariwisata

berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa suatu pembangunan membawa

pengalaman positif bagi masyarakat lokal, perusahaan pariwisata dan wisatawan itu

sendiri. Akan tetapi pada perkembangannya pariwisata saat ini memiliki masalah,

hal ini dikarenakan adanya kecanduan pertumbuhan pariwisata yang tidak sesuai

dengan tujuan keberlanjutan.

Penelitian yang dilakukan (Desbiolles-F Higgins, 2018) menyatakan bahwa

pariwisata harus dipahami dan dikelola dengan konteks keberlanjutan yang lebih

luas. Selain itu, pendekatan strategis untuk transisi ke pendekatan kecukupan untuk

pariwisata dan liburan sangat penting jika keberlanjutan ingin diamankan. Beberapa

rekomendasi yang diberikan antara lain: mengubah organisasi pariwisata dunia PBB

(UNWTO) menjadi kantor pusat untuk mobilitas berkelanjutan, menciptakan dana

kekayaan pariwisata global, memupuk beragam pendekatan strategi pariwisata untuk

pengembangan dan mengatur serta mengelola pariwisata untuk akuntansi yang lebih

seimbang dan berkeadilan, batas ekologis, manfaat untuk manusia dan masa depan

yang berkelanjutan.

3. Ekowisata

Ekowisata merupakan aktivitas yang memadukan kegiatan konservasi dan

wisata. Ekowisata (ecotourism) adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke

tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan

meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat (Wood, 2002). Menurut

(Barkauskiene & Snieska, 2013) ekowisata sebagai alat pembangunan berkelanjutan

dan memberikan manfaat sosial, serta lingkungan ekonomi masa depan dan hak

untuk menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian

ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata

berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan

Khairul Hidayati dan Henny Saptatia Drajati Nugrahani

100 Syntax Admiration, Vol. 1, No. 1, Januari 2021

(alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan,

sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

4. Ketahanan Ekonomi dan Pariwisata

Kolaborasi stakeholder yang bersifat vertikal maupun horizontal tentu

diperlukan dalam mencapai stabilisasi ekonomi. Perlu ditingkatkannya kolaborasi

antar pemerintah pusat dengan daerah dalam hal peralihan kekuasaan, koordinasi

dan tanggung jawab, antar pemerintah dengan lembaga keuangan dan moneter dalam

hal pembuatan regulasi kebijakan ekonomi, antar pemerintah dengan perusahaan

maupun individu penyedia jasa pariwisata dengan saling mendukung langkah

inovasi baru, serta kolaborasi antar pemerintah dengan kelompok masyarakat dalam

hal sosialisasi kebijakan, serta jaminan keamanan penggunaan ekonomi digital

(Hojeghan & Esfangareh, 2011) melihat bahwa pemerintah perlu melakukan tiga hal

yaitu:

1. Meningkatkan hukum dan kerangka peraturan

2. Memperkuat digitalisasi keuangan

3. Memfaslitasi transformasi elektronik dalam industri. Konsep digitalisasi

ekonomi dan sektor pariwisata yang berkesinambungan dapat menghasilkan

sebuah pergeseran dari destinasi tradisional ke arah konsep yang baru dimana

terdapat perubahan antara hubungan turis dengan lokasi wisata.

Dengan adanya pola kolaborasi yang terorganisasi antara keseluruhan elemen

stakeholder, maka percepatan normalisasi ekonomi di sektor pariwisata bukanlah hal

yang tidak mungkin. Jika stabilitas ekonomi tercapai, maka kondisi ketahanan

ekonomi nasional pun akan terwujud. Ketahanan nasional adalah kapasistas

individu, komunitas atau sistem untuk beradaptasi untuk mempertahankan tingkat

fungsi, struktur, dan identitas yang dapat diterima. (The Demos Publication Resilient

Nation, Emergerncy Response and Recovery (2009), london, cabinet office.

Sedangkan menurut OECD (2008) ketahanan nasional adalah yang mampu

menyerap gunjangan dan mengubah serta menyalurkan perubahan atau tantangan

radikal sambil menjaga stabilitas politik dan mencegah kekerasan. Ketahanan

nasional menunjukkan kapasitas dan legitimasi untuk mengatur populasi dan

wilayahnya. Sedangkan menurut NATO (2018) adalah kemampuan masyarakat

untuk melawan dan pulih dengan mudah dan cepat dari guncangan dan

menggabungkan kesiapsiagaan sipil dan kapasitas militer. Dalam hal ini adalah

perihal terkait dengan hal ketahanan ekonomi untuk membentuk satu kesatuan.

Dalam konsep kemajuan melalui ketahanan nasionalnya, pariwisata nya di desa

wisata brebes bisa memberikan dampak positif dengan adanya konsep berkelanjutan

dan warga masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran maka akan

berdampak kepada ketahanan nasional.

Pengelolaan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Studi Kasus Desa Wisata Kaliwlingi Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah

Syntax Admiration, Vol. 1, No. 1, Januari 2021 101

Kesimpulan

1.

Dalam melaksanakan desa wisata, pemerintah harus terap konsisten pada program

berkelanjutan agar bisa menghasilkan program pelaksanaan yang optimal.

2.

Pemerintah dapat memberlakukan kerja sama dengan berbagai macam stakeholder

untuk meningkatkan pariwisata demi kemajuan desa wisata di brebes.

3.

Terdapat sertifikasi bagi lokasi wisata dan para pekejerja di sektor pariwisata

sehingga memberikan kepercayaan dan keselamatan wisatawan selama New Normal

Tourism pada masa pandemi covid-19 di indonesia.

4.

Pemerintah melakukan pengecekan secara berkala di tempat-tempat wisata, untuk

memantau perkembangan hasil kerjasama dengan konsep ketahanan nasional dan

ketahanan ekonomi.

Khairul Hidayati dan Henny Saptatia Drajati Nugrahani

102 Syntax Admiration, Vol. 1, No. 1, Januari 2021

BIBLIOGRAFI

Albana, H. H. (2017). Analisis Potensi dan Daya Dukung Potensi Obyek Wisata Hutan

Mangrove Pandansari di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes. Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

Barkauskiene, K., & Snieska, V. (2013). Ecotourism as An Integral Part of Sustainable

Tourism Development. Economics & Management, 18(3).

Cerlyawati, H., Anggoro, S., & Zainuri, M. (2017). Strategi Pengelolaan Lingkungan

pada Kawasan Rehabilitasi Mangrove di Desa Kaliwlingi Brebes, Desa Mojo

Pemalang, Dan Desa Bedono, Demak. School of Postgraduate.

Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, dan M. J. (2001). Pengelolaan

sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. PT. Pradnya Paramita.

Jakarta, 328.

Desbiolles-F Higgins. (2018). Sustainable Tourism: Sustaining Tourism or Something

More. In Tourism Management Perspectives (Vol. 99, Issue 25 (October)).

University of Chicago Press.

Faperi, S., Hendrarto, I. B., & Radjasa, O. K. (2015). Management Strategies of

Mangrove Degradation in Coastal Areas of Brebes Regency, Central Java,

Indonesia. Journal of Coastal Zone Management, 18(2), 1000401.

Hojeghan, S. B., & Esfangareh, A. N. (2011). Digital Economy and Tourism Impacts,

Influences and Challenges. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 19, 308–316.

Moleong. (2007). Studi tentang terapi menulis ekspresif untuk menurunkan stres pada

penderita gangguan psikosomatik. Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim. Malang.

Prasenja, Y., Alamsyah, A. T., & Bengen, D. G. (2017). Analisis Keberlanjutan

Ekosistem Mangrove Untuk Kegiatan Ekominawisata Di Pulau Lumpur Sidoarjo

Sustainability Analysis Of Mangrove Ecosystem For Ecofisherytourism In Sidoarjo

Lumpur Island.

Qodriyatun, R.N, Andina E, Suryani A.S, Indahri Y, P. U. . (2018). Pengembangan

Pariwisata Berkelanjutan Melalui Ekowisata. Pusat Penelitian Badan Keahlian

DPR RI. Intans Publishing. Malang.

Rini, N. M. (2013). Transformasi Nelayan Menuju Taraf Kehidupan yang Lebih Baik:

Dampak Pariwisata, Kebijakan Taksi Mina Bahari dan Ekonomi.

http://www.academia.edu/8443030/Jurnal Masyarakat Pesisir.

Ross, S., & Wall, G. (1999). Evaluating Ecotourism: The Case of North Sulawesi,

Indonesia. Tourism Management, 20(6), 673–682.

Pengelolaan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Studi Kasus Desa Wisata Kaliwlingi Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah

Syntax Admiration, Vol. 1, No. 1, Januari 2021 103

Sabarisman, M. (2017). Perubahan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Perkotaan “Pemberdayaan Melalui KUBE di Kelurahan Sayangsayang Kota

Mataram.” Sosio Konsepsia, 17(3), 252–268.

Santoso, S., Grady, W. M., Powers, E. J., Lamoree, J., & Bhatt, S. C. (2000).

Characterization of Distribution Power Quality Events with Fourier and Wavelet

transforms. IEEE Transactions on Power Delivery, 15(1), 247–254.

Suyono, S., Hendrarto, B., & Radjasa, K. O. (2015). Pemetaan Degradasi Ekosistem

Mangrove dan Abrasi Pantai Berbasis Geographic Information System di

Kabupaten Brebes-Jawa Tengah [Mapping of Mangrove Ecosystem Defradation

and Coastal Abrasion Based on Geographic Information Systems in Brebes

District, Central Java]. Oceatek, 9(01), 90–102.

Tuwo, A. (2011). Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut: Pendekatan Ekologi,

Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah. Brilian Internasional.

Wood, M. (2002). Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability.

UNEP.

Yazdi, S. K. (2012). Renewable Energy, Nonrenewable Energy Consumption, and

Economic Growth. American International Journal of Social Science, 1(1), 50–56.