Pendahuluan
Peristiwa pilkada DKI Jakarta 2017 dianggap oleh banyak kalangan
sebagai awal kemunculan populisme Islam. Mobilisasi politik identitas dan
intoleransi dinilai sebagai ancaman politik, bahkan menjadi momok yang memecah belah persatuan bangsa. Menguatnya artikulasi kebencian dan rasialisme yang
diucapkan secara massal dalam momen tersebut turut menyumbang kemunduran
demokrasi di Indonesia. Menurut Dirk Tomsa, pudarnya demokrasi dan hak asasi
manusia di era pemerintahan Joko Widodo ditandai dengan, salah satunya,
intoleransi yang menguat, terutama yang dimobilisasi di sepanjang masa kampanye
pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 (Tomsa, 2017).
Namun, gejala intoleransi tersebut justru ditanggapi
pemerintahan Joko Widodo dengan mengambil kebijakan-kebijakan illiberal yang
membahayakan demokrasi. Pasca aksi 212, proponen kelompok tersebut dipidana, organisasi
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang tanpa melalui mekanisme pengadilan,
serta sejumlah kegiatan kelompok #2019GantiPresiden menjelang pemilihan
presiden 2019 dihambat. Respon �politik keamanan� berbasis narasi ancaman
radikalisme semacam itu pada akhirnya juga mereduksi hak-hak sipil dan politik
kelompok-kelompok kritis lainnya yang mempertanyakan kebijakan negara terkait misalnya,
isu pemberantasan korupsi dan pelestarian lingkungan hidup (Tomsa, 2017).
Narasi bahaya radikalisme Islam semakin direproduksi
pemerintahan Joko Widodo. Marcus Mietzner melihat kecenderungan itu sebagai
strategi rezim untuk merepresi sekaligus mengakomodasi aktivisme politik Islam
pasca momen 212. Merepresi didasarkan pada penciptaan dan pemberlakuan
seperangkat peraturan yang memungkinkan pelarangan dan pembubaran terhadap organisasi
yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Respon ini ditujukan untuk mereka
yang distigmatisasi sebagai kelompok �Islam radikal-khilafah�. Sementara itu,
akomodasi diberikan kepada kekuatan-kekuatan politik yang bersedia mengikuti
dan mematuhi rezim. Respon ini ditujukan untuk mereka yang dipandang sebagai
kelompok �Islam toleran-nasionalis�. Formulasi tersebut mengakibatkan
radikalisme agama dan hiper-nasionalisme menjadi santapan harian masyarakat
yang justru kian terbelah menjadi dua �kue� sederhana yang sama-sama cenderung
bercorak illiberal. Artinya, hak asasi dan penguatan demokrasi makin
tereksklusi dari percakapan publik mengenai politik Indonesia. Dengan demikian,
Indonesia tengah memasuki apa yang disebut Mietzner sebagai dekonsolidasi
demokrasi
(Mietzner, 2018).
Negara kerap menempatkan pemahaman radikal beragama
secara terpisah dari problem sosial yang terkait
dengannya. Perspektif itu memfasilitasi kulturalisasi konflik sosial yang
termanifestasikan dalam, meminjam istilah Bernard Lewis, �Muslim moderat�
versus �Muslim radikal�
(Lewis, 2014).�
Namun, pada saat yang bersamaan, artikulasi-artikulasi politiknya seperti tuntutan atas keadilan sosial dan redistribusi tidak
mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah. Dengan kata lain, negara acap
kali memandang dinamika radikalisme Islam secara �tersendiri� di luar arena
pertarungan sosial dalam proses ekonomi-politik
yang telah berlangsung lama dan menyejarah. Pada akhirnya, pembacaan semacam
itu ikut mendorong pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap fenomena
populisme Islam, yang dinilai sebagai sumber dari pelbagai persoalan di negeri
ini. Tulisan ini mencoba menguraikan bahwa pengarusutamaan pendekatan kultural
atau ideologi dalam memahami meningkatnya aktivisme politik Islam berimplikasi
pada merosotnya demokrasi di Indonesia. Sebab salah satu indikasi dari
kecenderungan demokrasi illiberal terjadi adalah adanya represi terhadap
kekuatan Islamisme melalui maraknya promosi wacana radikalisme.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis eksplorasi. Penelitian
kualitatif merupakan suatu bentuk inkuiri interpretatif, di mana peneliti
membuat interpretasi atas apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami. Strategi dalam melakukan
penelitian kualitatif adalah dengan memfokuskan pada pengumpulan data,
analisis, dan penulis (Labolo et al.,
2020). Mengingat penelitian ini akan membahas
tentang aktivisme Islam dan kondisi demokrasi pasca 212, maka pendekatan
penelitian kualitatif dapat dikatakan tepat untuk mengungkap permasalahan
penelitian.
Penulis menggunakan bentuk
penelitian pustaka (library research), di mana peneliti mengamati objek penelitian
melalui bahan pustaka berupa buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan
media internet (Labolo et al.,
2020). Sedangkan data yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan diatas diantaranya: berita-berita terkait isu di atas serta beberapa penelitian
terdahulu.
Hasil dan Pembahasan
A. Radikalisme Islam dan Demokrasi Indonesia Pasca 212
Indonesia seringkali dipandang sebagai contoh keberhasilan bagi hubungan antara agama dan negara atau Islam dan demokrasi. Fenomena intoleransi dan politik identitas dalam praktik demokrasi dewasa ini memang menjadi problem. Kekhawatiran atas praktik demokrasi dan intoleransi itu dipicu oleh mobilisasi massa dan penggunaan narasi serta penanda-penanda Islam untuk mengalahkan calon gubernur petahana yang beragama Kristen dan beretnis Cina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Aksi demonstrasi damai dengan jumlah massa terbesar sepanjang sejarah politik Indonesia pada 2 Desember 2016 itu memang menjadi fenomena yang mengejutkan publik dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap kekalahan Ahok dalam pilkada dan pemidanaan dirinya atas tuduhan penistaan agama sebagai kemenangan Islam radikal sekaligus bentuk konkret dari ancaman radikalisme Islam.
Dalam literatur hubungan Islam dan politik, pandangan seperti itu mewakili perspektif esensialis yang memandang sumber persoalannya pada agama dan penafsiran atas teks. Agama sebagai sebuah esensi dari ideologi dan kultur yang sudah tetap dan tidak berubah. Perspektif ini kurang mempertimbangkan analisis relasi kuasa ketika menjelaskan Islam politik beserta dinamika sosialnya dalam konteks historis yang spesifik dikarenakan ia mengutamakan ideologi dan kultur sebagai penjelasannya. Konsekuensinya, pandangan tersebut gagal membongkar konstelasi kekuasaan yang menjadikan Islam justru sebagai objek disiplin dan intervensi aktor-aktor kekuasaan.
Jenderal (Purn) Wiranto saat menjabat sebagai Menkopolhukam pernah menyatakan kelompok Aksi 212 merupakan sebuah ancaman untuk pembangunan nasional. �Paling tidak kita bisa sampaikan bahwa peristiwa yang dikenal 411, 212, atau terorisme, (sengketa) pilkada serentak, pemilu serentak terkait dengan kasus 21-22 Mei, ini sebenarnya suatu bagian dari ancaman, gangguan, dan hambatan dalam rangka pembangunan nasional yang telah dilakukan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo� (Robingatun, 2017). Menkopolhukam dapat dikatakan sebagai representasi pemerintah dalam memaknai pelbagai peristiwa politik yang tengah berlangsung. Sebagaimana telah sedikit dijelaskan sebelumnya, kebijakan politik yang diambil pemerintah pasca-momen 212 bertendensi mengabaikan prinsip-prinsip politik liberal, seperti jaminan negara atas kebebasan berpendapat ataupun perlindungan atas hak-hak sipil dan politik. Pasca 212, narasi isu radikalisme sebagai ancaman bagi kehidupan berbangsa kian masif.
Nada serupa juga terdengar sama ketika pemerintah membubarkan HTI. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, HTI dicabut status badan hukumnya dengan alasan karena HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta aktivitas HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI (Movanita, 2017).� Ekspresi politik Islam yang dianggap berseberangan dengan kepentingan negara cenderung mendapat sorotan tajam dari pemerintah. Alhasil, beberapa kalangan menyebut ruang kebebasan sipil di Indonesia selama periode pemerintahan Joko Widodo semakin menyempit (shrinking space) (Nasution, 2020).� Laporan freedom house menunjukkan adanya kemerosotan kebebasan di Indonesia dan status kebebasan di Indonesia diturunkan dari bebas menjadi bebas sebagian (House, 2017).
Pemerintah juga menyoroti dengan tajam mengenai beredarnya tagar #2019GantiPresiden pada saat menjelang Pemilu Presiden 2019. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, mengatakan bahwa kegiatan #2019GantiPresiden mesti dilarang (Power, 2018).� Komentar salah satu pejabat pemerintahan tersebut bisa dikatakan juga menciderai nilai-nilai demokrasi liberal karena tidak sejalan dengan nilai-nilai kebebasan berpendapat dalam kaidah demokrasi. Di samping itu, sebagian masyarakat sipil yang menolak gerakan #2019GantiPresiden juga ditopang dengan perspektif kultural yang meyakini radikalisme keagamaan berada di balik aktivisme politik Islam dalam tubuh gerakan tersebut. M. Najih Arromadloni, misalnya, mengidentifikasi kelompok #2019GantiPresiden memiliki kesamaan misi dengan kelompok oposisi keagamaan Suriah bernama Jabhat Al-Nusra yang ingin menjatuhkan Presiden Suriah Bashar Al-Assad, yang berujung pada konflik sosial dan krisis politik berkepanjangan (Arromadloni, 2016).� Pembingkaian narasi radikalisme Islam semacam itu terhadap mereka yang berada di belakang gerakan #2019GantiPresiden terus direproduksi negara bersamaan dengan pemberian label �Islam moderat� pada mereka yang mendukung pemerintah. Padahal, pengarusutamaan Islam moderat itu sendiri lebih sering didefinisikan secara esensialis melalui kategori-kategori kultural atau ideologis.�
Analisis dengan menggunakan pandangan kultural yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam menyikapi kegiatan yang dianggap sebagai gerakan Islam radikal juga terlihat dari analisis berbagai tokoh masyarakat. Pandangan kultural dalam melihat problem radikalisme Islam, misalnya, diutarakan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang bertendensi �menyalahkan� kebebasan berpendapat di media sosial sebagai sarana tumbuh dan berkembangnya paham radikal dalam beragama yang mengoyak toleransi dan merusak keutuhan bangsa. Atas dasar itu, ia meminta pemerintah untuk bersikap tegas terkait isu radikalisme (Usman et al., 2014).� Perspektif serupa dikemukakan Azyumardi Azra, intelektual Islam, dalam artikelnya berjudul �Demokrasi Mau ke Mana?�. Ia mendukung langkah pemerintah dalam menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan ia meyakini hadirnya produk hukum tersebut bukan merupakan faktor yang membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Menurut Azra, perpu tersebut adalah perpu anti-radikalisme (Azra, 2016).
Narasi semacam itu cenderung �membaca� kelompok Islam radikal dalam dirinya sendiri sudah bertentangan dengan demokrasi. Oleh karena itu, keharusan menumpas sampai ke akar-akarnya adalah cara efektif untuk meredamnya. Analisis seperti itu memberi peluang untuk lahirnya kembali pemerintahan yang represif, yang didasari atas asumsi bahwa tumbuh suburnya radikalisme Islam akibat negara dalam proses demokratisasinya tidak berhasil menghadirkan keamanan dan ketertiban umum. Padahal, aktivisme politik Islam yang beragam tak terkecuali juga kaum �Islam moderat� justru mendapatkan ruang artikulasinya yang luas setelah tumbangnya rezim otoritarianisme Orde Baru melalui agenda demokratisasi.
Azyumardi Azra dalam artikelnya yang lain menerangkan bahwa iklim liberalisasi politik dan demokratisasi pasca-reformasi memberi ruang bagi kehadiran dan pertumbuhan Islam bercorak radikal setelah selama 32 tahun ditindas rezim otoritarianisme Orde Baru. Islam radikal merupakan minoritas Islam di tengah watak Islam di Indonesia yang toleran, ramah, akomodatif, dan tidak terlalu terarabisasi. Sehingga, karakter Islam di Indonesia cenderung kurang rigid sebagaimana ekspresi keislaman di Timur Tengah. Sama seperti arus-utama kajian kultural pada umumnya, Azra lebih mengedepankan problem Islam radikal pada pemahaman mereka yang literalis dan tekstualis sebagai akar persoalannya. Ia kurang menguraikan secara lebih detail faktor penyebab kemunculan kelompok Islam radikal yang menurut banyak kalangan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik para jenderal Orde Baru.
Apa yang diterangkan Said Aqil Siradj dan Azyumardi Azra di atas bahwa proses keterbukaan politik pasca-Orde Baru justru memunculkan konfrontasi dan konflik di antara arus-utama Islam moderat dan ramah dengan kelompok Islam radikal yang memaknai ajaran Islam secara literal dan kaku. Tak ayal persoalan radikalisme terdomestikasi hanya berada �di dalam� masyarakat muslim itu sendiri yang termanifestasikan. Menurut Mahmood Mamdani, �Muslim baik� melawan �Muslim buruk� (Muslim & Muslim, 2013).� Model artikulasi itu memfasilitasi kulturalisasi Islam politik dengan memberi penegasan kembali kategori-kategori biner: radikal dan moderat. Problem dari perspektif semacam itu cenderung akan kehilangan fokus pada gambaran makro sosiologis tentang peran dan posisi kekuatan Islam politik dalam hubungannya dengan pembangunan negara dan struktur ekonomi-politik yang menyejarah. Pemahaman kultural atau ideologis seperti itu bertendensi melihat kontestasi yang berlangsung semata-mata sebagai hasil dari pembacaan teks dalam pengalaman budaya umat Islam. Bukan sebaliknya bahwa kebangkitan kekuatan Islamisme adalah akibat dari pertarungan sosial. Lebih jauh, analisis kultural minim mencari adanya keterkaitan antara kelompok Islam radikal dan kekuatan elite politik-bisnis yang memengaruhi konstelasi sosial dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan dan sumber daya publik.
Penjelasan akademik atas fenomena radikalisme Islam seperti itu rutin bertaut dengan kepentingan aktor-aktor politik mapan yang tengah mendominasi negara untuk melanggengkan kekuasaan dengan mengapitalisasi wacana bahaya radikalisme dan menggunakannya untuk merepresi kekuatan-kekuatan sosial yang berpotensi menjadi oposan dari kekuasaan. David Price menjelaskan bahwa produksi pelbagai narasi pengetahuan tentang radikalisme Islam memiliki fungsi ganda. Pada satu sisi bertujuan melayani pencarian pengetahuan sejati tentang kondisi dan realitas sosial yang ada. Namun, disisi lain, konteks politik yang berlangsung saat ini bisa dimanfaatkan untuk melayani urusan strategis instrumentalis kepentingan kekuasaan yang menjadikan radikalisme sebagai masalah dan ancaman utama terhadap kehidupan berbangsa sembari menyampingkan persoalan-persoalan politik lainnya terkait ketimpangan kekuasaan dan sosial (Price, 2016).
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa negara dan pemerintah terjebak dalam pendekatan kultural dalam menganalisa problem Islam radikal dan mengenyampingkan faktor-faktor lain. Sementara itu, karena problemnya di lokalisasi semata tentang Vis a Vis antara yang pluralis-toleran dan yang radikal-intoleran, yang dianggap memiliki essence ideologi yang tepat dalam hubungan yang bersifat saling antagonistik di antara keduanya, mereka yang melihat radikalisme melalui lensa kultural juga dimungkinkan untuk �diuntungkan� sekalipun pendekatan negara untuk meredam mereka yang distigmatisasi masuk kategori Islam radikal menggunakan cara-cara illiberal. Keduanya, para penganut pendekatan kultural maupun elite politik anti-demokratik warisan Orde Baru di dalam struktur kekuasaan negara, menganggap strategi �politik keamanan� dengan membatasi ruang liberalisasi politik menjadi prasyarat utama untuk menghadapi radikalisme sekaligus menjaga �keamanan� negara.
Argumen para pengusung pendekatan kultural yang melihat radikalisme Islam tumbuh dalam ruang yang bebas dari kegaduhan konflik sosial di antara aliansi-aliansi oligarki beserta kepentingannya di dalamnya memberi kemudahan bagi kelompok dominan dalam negara untuk menemukan �sumber persoalan� bangsa dalam subjek yang dinilai sebagai bagian dari kelompok radikal. Perspektif tersebut juga dengan sendirinya menghindari bahkan mengabaikan ruang analisis bagi hadirnya manuver para oligarki yang menguasai arena politik sebagai masalah utama kekuasaan di Indonesia. Karena oligarki kerap menghambat upaya pendistribusian keadilan dan negara tidak mampu mendatangkan kemakmuran, maka isu stabilitas diambil dan terus digencarkan.
B. Artikulasi Islam Politik dan Intervensi Oligarki
Tampil dan menguatnya aktivisme politik Islam setelah peristiwa 212 dapat dilihat sebagai bagian dari ekspresi keagamaan dalam memaknai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Di tengah absennya pelbagai alternatif politik yang kredibel, wacana politik keagamaan tampil sebagai artikulator utama kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi dalam proses demokrasi dan pembangunan. Memahami politik Islam menjadi perlu untuk ditempatkan dalam analisis sosiologis yang mengaitkan agama dengan konteks sosial yang lebih luas. Tepat di titik itu, pendekatan kultural mendapatkan kritik.
Menurut (Mudhoffir et al., 2017), fenomena radikalisme Islam merupakan sebuah epifenomena (gejala sosial yang terhubung dengan kondisi sosial yang lebih mendasar) dari permasalahan sosial yang lebih fundamental.� Dalam cara pandang itu, bukan berarti problem intoleransi dan politik identitas tidak ada, tetapi artikulasi massa 212 bisa dipahami sebagai akumulasi kekecewaan atas ketimpangan sosial dan problem struktural yang berlangsung di Indonesia pasca-otoritarianisme Orde Baru. Laporan Credit Suisse pada 2016, misalnya, menunjukkan bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia (sekitar 2,6 juta orang) menguasai sekitar 49 persen atau hampir setengahnya dari total kekayaan Indonesia, sementara 10 persen orang terkaya (26 juta orang) memiliki 77 persen total kemakmuran Indonesia. Sedangkan sebaliknya, hanya 1,4 persen dari total kekayaan aset negara dimiliki 100 juta orang termiskin (40 persen) Indonesia. Kendati angka kemiskinan absolut menurun, dengan menggunakan standar kemiskinan World Bank, 93 juta jiwa (36 persen) penduduk Indonesia masih berada di jurang kemiskinan (Bank, 2016).� Selain itu, Asia Development Bank 2014 memperlihatkan bahwa terdapat sekitar 55 persen rumah tangga Indonesia yang terkategorikan kelas menengah terjerembap pada belenggu kemiskinan. Artinya, kelas menengah rentan (precariat middle class) yang mendominasi kelas menengah di Indonesia itu bisa kapan saja kembali jatuh miskin.� Kecemasan akan terjadinya kemiskinan sosial di kalangan kelas menengah rentan tersebut patut diperhatikan sehubungan dengan problem politik berbasis identitas. Sebab kelas menengah yang rentan itu potensial menjadi basis sosial dan sumber daya politik bagi para oligarki yang menjalin relasi sekaligus mengkooptasi kekuatan aktivitas Islam.
Dalam diskursus Marxisme, agama menjadi bagian inheren dalam pertarungan di antara kelas-kelas sosial mapan, baik dalam kontestasi kekuasaan format negara maupun perang manuver memperebutkan posisi di dalam masyarakat sipil. Menurut Luqman Nul Hakim, kritik Marxis melalui pembacaan atas agama sebenarnya merupakan pengusutan kritis, yakni mengatasi relasi-relasi sosial di tengah masyarakat yang mengalienasi manusia dari kesadaran dan kemerdekaannya.� Alhasil, fenomena Islam politik beserta agensi-agensinya yang memakai sentimen, bahasa, dan simbol agama untuk mengartikulasikan masalah ketimpangan kekuasaan dan keluhan-keluhan ekonomi dapat dimengerti.
Sementara itu, walaupun mampu mengartikulasikan keluhan ketidakadilan sosial, populisme Islam yang muncul juga senantiasa menciptakan antagonisme budaya serta kebencian terhadap paham dan identitas yang berbeda, seperti adanya penolakan terhadap pola keberagaman dan pluralisme sosial, menolak untuk mengakui hak-hak para korban 1965, perlawanan terhadap feminisme dan ekspresi politik progresif kiri yang dianggap sebagai gaya baru komunisme, resistensi terhadap kelompok liberal dan sekuler, serta menolak gagasan kesetaraan antar warga negara (civic citizenship). Karena artikulasi yang tampil mengemuka jadi lebih bersifat sektarian, kalangan aktivisme politik Islam dinilai menghalangi pertumbuhan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam situasi demikian, absennya kekuatan dan basis sosial-politik progresif dan liberal di Indonesia, yang terbiasa dan fasih membicarakan penguatan demokrasi membuat kaum Islamisme tidak ditopang kalangan akar rumput progresif dan kelas menengah yang dapat mengartikulasikan isu-isu substantif di ruang publik. Sebab pembicaraan politik di Indonesia belakangan ini didominasi kembali ide tentang keutuhan bangsa, nasionalisme, dan pluralisme yang sesungguhnya didasari atas kebutuhan politik temporal. Wacana radikalisme agama dan hiper-nasionalisme tampil menguat dan cenderung justru menghasilkan blok-blok berbasis komunitarianisme. Alhasil, aliansi organik tersebut jadi tampak lemah dan mengalami kesulitan untuk memengaruhi arena politik dalam pertarungan demokrasi. Alih-alih memperjuangkan agenda keadilan sosial yang lebih inklusif dengan melawan kekuatan mapan oligarki, Islam politik justru sangat rentan di instrumentalisasi kekuatan-kekuatan oligarki yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan.
Berbeda dengan pendekatan kultural yang menempatkan kemunculan Islam politik saat agenda demokratisasi dimulai pasca Orde Baru dan menguat dalam peristiwa 212 beserta praktik-praktik eksklusionernya itu sebagai keberhasilan kelompok Islam radikal dalam membajak demokrasi, pemahaman ekonomi-politik justru memberi penjelasan bahwa fenomena radikalisme Islam di Indonesia tidaklah sebesar yang selama ini digaungkan. Bahkan ia mampu menangkap pelbagai tuntutan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi di dalam ekspresi kemarahan kelompok Islam radikal, sekaligus menunjukkan energi tersebut berpotensi dimanfaatkan para oligarki. Oligarkisme semacam itu yang justru membajak demokrasi dan menghasilkan illiberalisme. (Hadiz & Robison, 2013), mengungkapkan bagaimana oligarki beserta dominasinya memanfaatkan sumber daya politik berupa kekuatan Islamisme serta hiper-nasionalisme sebagai instrumen pendukung mengakibatkan proses demokratisasi di Indonesia berjalan di tempat. Di samping itu, ketiadaan kepentingan aliansi-aliansi oligarki dalam memajukan hak-hak sipil dan politik turut membuat demokrasi di Indonesia bercorak illiberal (Hadiz, 2017).� Analisis lain seperti Eve Warburton dan Edward Aspinall juga menyebut, akibat ulah elite politik anti-demokratik, perjalanan demokrasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir cenderung menuju demokrasi illiberal berjalan memburuk dari stagnasi menuju regresi (Warburton & Aspinall, 2017).
Dalam lensa struktural, kekuatan aliansi-aliansi oligarki dapat memengaruhi kelompok Islam radikal. Eksistensi mereka bergantung pada para oligarki yang memanfaatkan mereka sebagai instrumen politik. Sekalipun tampil menguat dan solid, Islam politik tidak memiliki kelas borjuasi Muslim yang kuat, maka untuk mempertahankan eksistensinya di arena politik, mereka perlu menjalin relasi dan negosiasi politik dengan elite politik-bisnis oportunis yang sedang bertarung di antara sesamanya. Dalam pembacaan atas kekalahan Ahok dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, Vedi R. Hadiz, misalnya, melihatnya tidak seperti pendekatan yang menekankan argumen kemenangan Islam radikal, melainkan bahkan sebagai indikasi atas kemampuan para oligarki memobilisasi kekecewaan dan mengapitalisasi kerentanan agensi-agensi Islam politik melalui penanda-penanda agama. Dengan demikian, munculnya populisme Islam yang mengancam toleransi tidak terlepas dari pertarungan antar oligarki dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya.� Dengan kata lain, perspektif ekonomi-politik lebih berorientasi pada fenomena �politisasi Islam�, ketimbang �Islamisasi politik� sebagai keterangan pokok para penganjur pendekatan kultural atau ideologi.
Dalam pandangan ekonomi-politik, aktivisme politik Islam tidak dibatasi pada pembacaan tafsir serta pemahaman keagamaan saja, akan tetapi fenomena tersebut terjadi tidak serta merta bisa dilepaskan dari ketegangan pertarungan sosial dan kontestasi politik dalam relasi kekuasaan beserta pelbagai problem sosial di dalamnya.
Dengan demikian, pembacaan lebih luas atas fenomena Islam politik semacam itu dapat memberi rambu-rambu agar kita terhindar dari penarikan kesimpulan yang terburu-buru, agar rezim pemerintah terhindar dari pengambilan kebijakan yang keliru dengan mengasumsikan ancaman radikalisme Islam secara berlebihan, yang mesti ditangani secara khusus dengan memberi pengecualian pada mereka sebagai warga negara yang tidak memiliki hak atas pemenuhan hak-hak sipil dan politiknya.
Kesimpulan���������������
Merosotnya demokrasi dan hak asasi manusia pada masa
pemerintahan Joko Widodo sebagian besar terjadi akibat tekanan di antara
meningkatnya aktivisme politik Islam di satu sisi dan Tindakan represif
pemerintah terhadap aktivitas terkait.�
Tampil dan menguatnya aspirasi Islam politik mendorong tanggapan negara
untuk mengedepankan strategi �politik keamanan� yang anti-demokrasi, yang
secara ironis justru dipakai sebagai dalih untuk mempertahankan demokrasi.
Demokrasi illiberal tersebut bekerja karena ditopang pandangan yang menempatkan
radikalisme Islam sebagai sumber pelbagai problem bangsa dan ancaman
utama keamanan negara. Narasi bahaya artikulasi Islam dalam arena politik
semacam itu juga menempatkan wacana toleransi yang terus direproduksi di kulturalisasi sebagai persoalan moral dan etiket hidup bersama yang
terpisah dari problem-problem struktural seperti isu ketimpangan ekonomi
dan keadilan sosial. Ketika artikulasi-artikulasi Islam politik didomestikasi
dalam isu seputar intoleransi dan stabilitas negeri, problem demokrasi
Indonesia dirumuskan sebagai konflik antara arus-utama �Islam
toleran-nasionalis� dan minoritas �Islam radikal-khilafah�. Dalam situasi
demikian, toleransi dan diskursus demokrasi mengandung permasalahan dari dalam
dirinya: kekuatan politik dengan diskursus toleransi dan nasionalisme yang kuat
di waktu bersamaan juga bisa menjadi kekuatan politik bersama aktor-aktor
anti-demokratik yang terlibat di dalam struktur kekuasaan negara untuk
membenarkan pelanggaran hak asasi manusia dan melemahkan norma-norma demokrasi.
� Pembacaan kritis
lainnya terhadap fenomena radikalisme Islam serta demokrasi berangkat dari problem
mendasar masyarakat yang terus-menerus tereksklusi dari proses pembangunan.
Karena ketiadaan saluran politik alternatif, wacana Islam politik dipandang
mampu menjadi artikulator utama yang lantang menyuarakan pelbagai persoalan di
tengah masyarakat terkait ketidakadilan sosial. Bersamaan dengan itu, oligarki
kekuasaan sebagai persoalan pokok kekuasaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan
dari kegaduhan politik belakangan ini terkait fenomena Islam politik. Karena
demokrasi tengah mengalami kemunduran, pembacaan alternatif seperti ini menjadi
kian penting sebagai upaya membedah peran dan posisi oligarki di dalam
praktik-praktik berdemokrasi, yang keberadaan beserta kepentingannya menghapus
artikulasi kesetaraan, sebagai salah satu pilar utama ideal demokrasi, dalam
wacana-wacana demokratisasi.
BIBLIOGRAFI
Arromadloni, M. N. (2016). Pemahaman
Hadis Di Kalangan Islamic State Of Iraq And Syria. Uin Suanan Ampel
Surabaya. Google Scholar
Azra, A. (2016). Transformasi Politik
Islam: Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi. Kencana. Google Scholar
Bank, W. (2016). Indonesia�s Rising
Divide. World Bank. Google Schoolar
Hadiz, V. R. (2017). Behind Indonesia�s
Illiberal Turn�, New Mandala, 20 October. Google Scholar
Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The
Political Economy Of Oligarchy And The Reorganization Of Power In Indonesia. Indonesia,
96, 35�57. Google Scholar
House, F. (2017). Freedom In The World
2017-Indonesia. Google Scholar
Labolo, M., Rohmansyah, H., &
Rumbekwan, M. (2020). Political Reforms And The Role Of Parliament In Promoting
Good Governance Through The Integration Of Religious Views In National
Politics. Talent Development & Excellence, 12(1), 3324�3330. Google Scholar
Lewis, B. (2014). The Jews Of Islam:
Updated Edition (Vol. 86). Princeton University Press. Google Scholar
Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism
With Illiberalism: Islamist Populism And Democratic Deconsolidation In
Indonesia. Pacific Affairs, 91(2), 261�282. Google Scholar
Movanita, A. N. K. (2017). Hti Resmi
Dibubarkan Pemerintah. Kompas. Com, Nd Accessed July, 19. Google Scholar
Mudhoffir, A. M., Yasih, D. W. P., &
Hakim, L. (2017). Populisme Islam Dan Tantangan Demokrasi Di Indonesia. Prisma,
36(3), 48�59. Google Scholar
Muslim, G., & Muslim, B. A. D. (2013).
Mahmood Mamdani. Political Islam: A Critical Reader, 109. Google Scholar
Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan
Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital. �Adalah, 4(3).
Google Scholar
Power, T. P. (2018). Jokowi�s Authoritarian
Turn And Indonesia�s Democratic Decline. Bulletin Of Indonesian Economic
Studies, 54(3), 307�338. Google Scholar
Price, D. H. (2016). Cold War
Anthropology: The Cia, The Pentagon, And The Growth Of Dual Use Anthropology.
Duke University Press. Google Scholar
Robingatun, R. (2017). Radikalisme Islam
Dan Ancaman Kebangsaan. Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam,
26(1). Google Scholar
Tomsa, D. (2017). Indonesia In 2016: Jokowi
Consolidates Power. Southeast Asian Affairs, 149�162. Google Scholar
Usman, S., Qodir, Z., & Hasse, J.
(2014). Radikalisme Agama Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google Scholar
Warburton, E., & Aspinall, E. (2017).
Indonesian Democracy: From Stagnation To Regression? The Strategist, 17. Google Scholar
|
Copyright holder: Muhammad Naufan
Rizqullah (2021) |
|
First publication right: Journal Syntax
Admiration |
|
This article is licensed under:
|
