Pendahuluan
Perjanjian internasional merupakan suatu wujud implementasi
kerjasama antara suatu negara dengan negara mitranya. Di samping itu, perjanjian internasional juga menggambarkan pentingnya suatu posisi negara tersebut dalam peraturan diplomasi di tingkat bilateral. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945,
Indonesia telah menandatangani
6619 perjanjian dan mengimplementasikan
berbagai perjanjian dengan negara dan entitas asing. Berbagai perjanjian tersebut disimpan di rumah yang disebut Treaty Room
yang dikelola oleh Kementerian Luar
Negeri (Roisah, 2015).
Kini di abad
ke-21, kami di Kementerian Luar Negeri terus berupaya meningkatkan akses publik atas berbagai
perjanjian di Treaty
Room. Melalui pemutakhiran
laman web
Treaty Room. Perjanjian bilateral diharapkan dapat memberikan dampak yang mendukung kepentingan nasional negara. Perjanjian yang disebut dengan Indonesia-
Australia Comprehensive Economic
Partnership atau� (I-A CEPA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia (IA-CEPA) menciptakan kerangka kerja untuk era baru hubungan ekonomi yang lebih erat antara
Australia dan Indonesia dan membuka pasar dan peluang baru untuk
bisnis, produsen utama, penyedia jasa, dan investor. IA-CEPA adalah
perjanjian komprehensif, dibangun berdasarkan perjanjian-perjanjian multilateral dan regional yang telah ada termasuk
Perjanjian Pembentukan
Kawasan Perdagangan Bebas
ASEAN � Australia � Selandia Baru
(AANZFTA).� IA-CEPA mulai
berlaku pada 5 Juli 2020. Adapun
hasil dan tujuan dari perjanjian IA CEPA (Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 2018).
a.
Dibangun berdasarkan AANZFTA, IA-CEPA akan memberikan akses yang lebih baik dan lebih pasti ke pasar Indonesia untuk eksportir Australia. Lebih dari 99% ekspor barang Australia ke Indonesia berdasarkan nilai akan bebas
bea masuk atau di bawah pengaturan
preferensi yang meningkat secara signifikan. Australia akan segera mengeliminasi
semua tarif impor dari Indonesia ke Australia yang tersisa.
b.
IA-CEPA mengandung
seperangkat aturan modern berkualitas tinggi yang mengatur perlakuan terhadap jasa dan investasi, serta aturan modern tentang perdagangan digital.
c.
Sebagai bagian dari paket keterampilan secara keseluruhan, Australia dan
Indonesia telah sepakat untuk Pertukaran Keterampilan timbal balik, yang memungkinkan para profesional dari kedua negara untuk mendapatkan pengalaman selama 6 bulan di pasar pihak lain.
d.
IA-CEPA mencakup
kerangka kerja untuk perdagangan dan yang terkait investasi melalui program kerja yang didanai bersama. Program kerja bersama ini
akan mendukung kegiatan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas di berbagai bidang terkait perdagangan untuk memperkuat hubungan komersial dan membantu menstimulir investasi dua arah (Retno L.P. Marsudi, 2009).
Sebelum
IA-CEPA resmi diberlakukan,
Indonesia telah menyusun teknis pelaksanaan agar ke depannya implementasi
IA-CEPA dapat berjalan lancar serta meminimalisir
hambatan. Hal ini diungkapkan oleh Iman Pambagyo selaku Dirjen Perundingan
Perdagangan Internasional
yang turut menyusun peraturan untuk penurunan tarif dan penerbitan surat keterangan asal (SKA). Sosialisasi mengenai IA-CEPA juga
tengah dilakukan kepada seluruh jajaran Kantor Kepabeanan dan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan pemerintah daerah. Perjanjian ini memuat peniadaan tarif bea cukai,
IA-CEPA dapat menjadi katalis peningkatan ekspor produk Indonesia ke pasar Australia, seperti produk otomotif, tekstil, kayu, karet, elektronik, mesin, makanan dan minuman, serta pengembangan industri kreatif. Di luar perdagangan, Australia juga menyiapkan
200 visa magang di berbagai
sektor prioritas, mulai dari pendidikan
hingga teknologi informasi.
IA-CEPA menjadi jembatan antara Indonesia dan
Australia, di mana kedua negara ini
dapat saling memanfaatkan keunggulan satu sama lain untuk meningkatkan produktivitas serta meminimalisir biaya operasional. Sebagai contoh di sektor makanan dan minuman, Indonesia dapat menggunakan bahan pangan yang diimpor dari Australia dengan harga yang lebih terjangkau dan produk olahan tersebut
dapat dijual kembali dengan harga bersaing di Australia.
Momentum Bersejarah Bagi Hubungan Indonesia dan
Australia, IA-CEPA Resmi Berlaku
Hari Ini Jakarta, 5 Juli
2020 merupakan hari yang bersejarah bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia karena Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan
Australia (Indonesia-Australia Comprehensive
Economic Partnership Agreement/IA- CEPA) resmi berlaku. Kerja keras kedua Pemerintah
dalam proses perundingan
dan ratifikasi kini terbayarkan, dan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan Indonesia sekarang mulai dapat memanfaatkan
IA-CEPA. Berlakunya IA-CEPA didukung
dengan diterbitkannya tiga peraturan pelaksana yaitu:
1.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
63 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal
Indonesia dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia;
2.
Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.10/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk
dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia;
3.
Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia.
IA-CEPA akan memberikan manfaat bagi eksportir Indonesia melalui penghapusan seluruh tarif bea
masuk Australia sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia akan menikmati tarif 0 persen. Produk ekspor Indonesia yang berpotensi meningkat ekspornya antara lain adalah otomotif, kayu dan turunannya termasuk kayu dan furnitur, perikanan, tekstil dan produk tekstil, sepatu, alat komunikasi dan peralatan elektronik. Oleh karena itu penulis
akan menguraikan rumusan masalah yaitu (Rantung, 2020);
1.
Bagaimana dampak implementasi
Indonesia - Australian Comprehensive
Economic Partnership Agreement terhadap peningkatan ekonomi nasional?
Metode Penelitian
Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah
yang berlaku dalam masyarakat (Valerine, 2015).
Penelitian ilmu hukum Menurut Peter, M, Marzuki dilakukan untuk mencari pemecahan
atas isu hukum yang timbul sehingga hasil yang dicapai menerima hipotesis, melainkan memberikan presepsi mengenai apa yang seyogyanya atas itu yang dilanjutkan. Peter
Mahmud Marzuki menggolongkan
beberapa pendekatan dalam penelitian normatif yang terdiri dari;
a.
Pendekatan Undang-undang (statute approach)
b.
Pendekatan kasus (case approach)
c.
Pendekatan historis (historical approach)
d.
Pendekatan perbandingan (comparative approach)
e.
Pendekatan konseptual (conceptual approach)
Dalam penelitian
hukum ini, sumber bahan hukum
terdiri dari tiga sumber
tersebut terdiri
dari:
a.
bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan
b.
bahan hukum sekunder yaitu mencankup semua bahan hukum yang dipublikasi.
c.
bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan
Untuk mendukung
bahan hukum sekunder misalnya, kamus-kamus. Penelitian hukum ini juga terdiri dari beberapa
langkah untuk menelusuri bahan hukum. Bahan hukum
sekunder yang digunakan sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis/dogmatis. Penelitian ini dilakukan dengan tiga metode data sekunder dalam menelusuri bahan hukum yaitu:
1.
Studi pustaka; Bahan pustaka yang juga disebut sebagai data sekunder terutama dapat diperoleh dari perpustakaan. Banyak orang menganggap perpustakaan hanyalah sebagai suatu tempat terkumpulnya
buku-buku atau gudang buku. Pendapat
demikian tidaklah benar. Perpustakaan merupakan gudang ilmu pengetahuan serta tempat terhimpunnya
ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia dari masa ke masa.
2.
Dokumen, dan Studi arsip yang berkaitan dengan isu hukum
dari permasalahan dalam penelitian. Jika, berkaitan dengan hukum agrarian dan hak guna usaha maka
data yang diambil berupa
data sekunder dengan bahan hukum dekumen
dan studi arsip. Adapun
data sekunder Menurut Abdul
Kadir Muhammad; data sekunder antara
lain bahan hukum yaitu yang berasal dari hukum yakni
perundang-undangan, dokumen
hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum yang berasal dari pengetahuan hukum yaitu ajaran
atau doktrin hukum, teori hukum,
pendapat hukum, ulasan hukum. Data atau bahan yang diperoleh, yang berupa hasil dari pengelolahan
data sekunder melalui analisis data kualitatif, yakni; analisis data dengan cara menguraikan
data secara bermutu dalam bentuk kalimat
yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang
tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Pengertian analisis kualitatif adalah menganalisis data yang berasal dari bahan hukum
konsep, teori, peraturan-peraturan perundang-undangan,
dokrin, prinsip hukum, pendapat atau pandangan penelitian sendiri. Penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif dalam melakukan analisis. Maka penulis berfokus pada dua pendekatan yaitu: Pertama, Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach);
1)
Indonesia-Australia Comprehensive
Economic Partnership Agreement/IA- CEPA
2)
Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 63 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang
Asal Indonesia dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan
Australia (Australia & Indonesia, 2020);
3)
Peraturan Menteri Keuangan
No. 81/PMK.10/2020 tentang Penetapan
Tarif Bea Masuk dalam rangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia;
4)
Peraturan Menteri Keuangan
No. 82/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.
Kedua, Pendekatan
Konsep; merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui perjajian ekonomi internasional kedua negara. Dalam pendekatan ini penulis menemukan bahwa; adanya dampak
perjanjian internasional
I-A CEPA terhadap peningkatan
ekonomi nasional, hal ini merupakan
akibat dari hukum itu sendiri,
yang memberikan dampak bagi kemajuan serta
kesejateraan umum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
A. Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
Atau IA- CEPA
Australia merupakan negara maju yang menjadi salah satu mitra dagang penting
bagi Indonesia. Jumlah penduduk lebih dari 23 juta jiwa,
dengan pertumbuhan ekonomi ril rata-rata 2,75% per tahun selama 5 tahun terakhir. Dari segi geografis, letak Australia yang terpisah dari negara lainnya menjadikan Indonesia sebagai mitra yang potensial bagi Australia. IA-CEPA dibentuk dengan konsep �Economic Powerhouse� yaitu kolaborasi antara Indonesia- Australia dengan
memanfaatkan keunggulan
negara masing-masing untuk menyasar
pasar di kawasan atau di
negara ketiga, contohnya
pada industri makanan olahan berbahan dasar daging, yang didatangkan dari Australia dan diolah di Indonesia untuk tujuan Timur Tengah. Demikian
juga gandum seperti mi instan yang dengan bahan baku gandum
Australia akan mendapatkan ongkos produksi yang lebih rendah sehingga
dapat bersaing di pasar
global. Konsep ini juga dapat diterapkan pada industri lainnya seperti industri software, perfilman,
efek dan animasi, dan lainnya. Konsep Economic Powerhouse juga didukung dengan pembukaan akses dan perlindungan investasi yang lebih baik dalam
IA-CEPA, sehingga mendorong
masuknya investor Australia ke
Indonesia terutama di sektor-sektor
yang diminati Australia seperti
pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, kesehatan, industri, konstruksi, energi, pertambangan, dan pariwisata (Tehupeiory,
2016). Di sisi lain, dengan adanya IA-CEPA, investor
Indonesia juga akan lebih terlindungi dalam melakukan ekspansi usaha dengan melakukan
penanaman modal di Australia. Sedangkan
dari segi people to people dan pembangunan
sumber daya manusia, Indonesia juga akan mendapatkan program kerja sama ekonomi seperti
pendidikan vokasional dan
program magang yang disusun
berdasarkan kebutuhan sektor Industri Indonesia, juga tersedianya visa magang di sembilan profesi di sektor prioritas yaitu pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, pengembangan infrastruktur, kesehatan, energi, pertambangan, jasa keuangan, teknologi informasi dan komunikasi dan peningkatan kuota work and holiday visa (Iit Septyaningsih, 2020).
Salah satu pendekatan konkret saat ini
adalah rencana dibukanya Universitas Australia di Indonesia, yang dipercaya akan berdampak positif bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Mendag Agus mengajak seluruh
pelaku usaha Indonesia, pemerintah daerah, akademisi, investor bersama-sama memanfaatkan perjanjian ini semaksimal mungkin, agar memberi manfaat bagi ekonomi
Indonesia. �Covid-19 membuat hampir
seluruh negara di dunia mengalami
perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga IA CEPA dapat dijadikan momentum dan dorongan untuk menjaga kinerja perdagangan dan meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk memperoleh informasi lebih dalam atas IA-CEPA dan cara untuk memanfaatkannya,
pelaku usaha dapat berkonsultasi langsung dengan Free Trade Agreement (FTA) Center yang dikoordinasi Kementerian Perdagangan
yang terdapat di lima kota besar yaitu Jakarta, Bandung,
Surabaya, Makassar, dan Medan.
Sekilas Perdagangan
Barang/Jasa dan Investasi Kedua Negara dan Perundingan
IA-CEPA Total perdagangan barang
Indonesia-Australia pada 2019 mencapai USD 7,8 miliar. Ekspor Indonesia tercatat senilai USD 2,3 miliar dan impor sebesar USD 5,5 miliar, sehingga Indonesia mengalami defisit sebesar USD 3,2 miliar. Namun demikian,
dari sepuluh besar komoditas impor Indonesia dari Australia mayoritas merupakan bahan baku dan penolong industri, seperti gandum, batubara, bijih besi, alumunium, seng, gula mentah, serta susu dan krim. Sementara dari sisi perdagangan jasa menurut statistik
Australia, pada periode 2018�2019 ekspor
jasa Indonesia mencapai AUD
4,4 miliar dan impor jasa sebesar AUD 1,7 miliar yang menjadikan Indonesia suplus AUD 2,7 miliar. Sektor penyumbang surplus
Indonesia adalah sektor jasa pariwisata dan transportasi, sementara Indonesia
mengimpor jasa terkait pendidikan dari Australia. Adapun investasi
Australia di Indonesia pada 2019 mencapai USD 264 juta dengan 740 proyek di sektor pertambangan, industri logam, tanaman pangan, hotel dan restoran, listrik, gas dan air, industri makanan, industri kimia dan farmasi serta perdagangan dan reparasi.
Perundingan IA-CEPA diluncurkan pada 2 November 2010 oleh Presiden
RI dan Perdana Menteri Australia. Perundingan pertama dan kedua diselenggarakan pada September 2012 dan Juli
2013, tetapi terhenti selama 3 tahun. Pada Maret 2016, Indonesia dan Autralia
sepakat melanjutkan kembali perundingan dan setelah melalui 12 putaran perundingan dan 5 pertemuan tingkat Ketua Perunding, kedua negara berhasil menyelesaikan perundingan secara substansial pada 31 Agustus 2018. IA-CEPA kemudian ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan,
Pariwisata dan Investasi
Australia di Jakarta, pada 4 Maret 2019. IA-CEPA telah disahkan.
Perjanjian IA-CEPA diharapkan semakin mempermudah aktivitas investasi, baik bagi investor asal Indonesia yang ingin melakukan ekspansi maupun investor Australia yang tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan Indonesia. Selama ini, Indonesia menduduki peringkat 12 sebagai negara tujuan investasi Australia. Terbentuknya IA-CEPA diharapkan mampu menjadi dorongan bagi Indonesia untuk melesat masuk ke top 10 negara tujuan investasi Australia (Verimasri, 2020). IA-CEPA menjadi perlindungan dan fasilitas investasi bagi investor di kedua negara ini terutama di sektor infrastruktur, energi, pariwisata, pengolahan makanan, pendidikan tinggi, dan pengembangan teknologi. Pemberlakuan IA-CEPA pada bulan Juli ini menjadi angin segar bagi tingkat investasi di Indonesia yang mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID-19.
Perjanjian internasional
sudah selayaknya terjadi di antara negara-negara atau masyarakat internasional untuk mengembangkan negara atau memenuhi kebutuhan masing-masing dalam maksud bekerjasama
dalam mencari keuntungan. Hubungan ini diatur dalam
Konvensi Wina 1969 yang memberikan pengertian perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih bertujuan
untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Menurut Oppenheimer-Leuterpacht; perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Sedangkan menurut G. Schwarzenberger; perjanjian internasional adalah persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban
yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral ataupun multilateral. Menurut Mochtar Kusumaatmadja; perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu. Kemudian menurut hukum positif
di Indonesia sendiri, dalam
pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum
internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
Seperti yang dilakukan oleh
Indonesia dan Australia merupakan subyek
hukum internasional yang melakukan perjanjian internasional jenis perjanjian atau agreement/persetujuan
(Asikin,
2016). Prakteknya pembuatan perjanjian internasional persetujuan� umumnya
mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding
materi yang diatur pada traktat atau dengan
kata lain substansi atau materi yang diatur dalam agreement bersifat khusus mencakup para pihak saja disebut dengan
Indonesia-Australia Comprehensive
Economic Partnership Agreement.
B. Dampak Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Terhadap
Ekonomi Nasional
Perjanjian Internasional
jenis ini memuat sebuah konsep
yaitu; 'Economic
Powerhouse' adalah merupakan
kolaborasi kekuatan ekonomi untuk mendorong
produktifitas produk industri dan pertanian, dan meningkatkan ekspor ke pasar negara ketiga. Kedua negara dapat berkontribusi lebih besar pada 'global value chains' untuk
memasok kebutuhan global.
Indonesia diproyeksikan menjadi
manufacturing powerhouse (pusat pengolahan), dengan kemudahan akses berbagai bahan baku dan penolong murah serta berkualitas dari Australia, sebagai contoh impor ternak
bahan baku bagi industri pengolahan
daging. Contoh bentuk kerja sama
yang sudah diinisiasi: Grain Partnership Industri
Besi dan Baja. Australia menyediakan
bahan baku gandum, sorghum dan barley, dan kerja
sama pengembangan industry makanan olahan Indonesia. Menangkap peluang ekspor kebutuhan konstruksi seiring pesatnya pembangunan global. Akses Pasar Barang; Australia mengeliminasi semua pos tarifnya (6474 pos tarif) menjadi 0% pada saat implementasi (Australian
Government, 2020).
Beberapa produk
Indonesia yang berpotensi ditingkatkan
ekspornya ke Australia: Produk Otomotif (mobil, sepeda motor, dll) Preferensi/kemudahan ekspor mobil hybrid dan listrik berupa ketentuan asal barang berupa:
change in tariff heading (CTH) or qualifying
value content (QVC) 35% or built in Indonesia from a Complete Knock Down kit
for Electric & Hybrid Car. Tekstil dan Produk Tekstil (Pakaian, T-Shirt, Celana, Jersey)
Preferensi tarif bea masuk 0% dari
yang sebelumnya 5%, sehingga
dapat berkompetisi kembali dengan Malaysia, Thailand
dan Vietnam yang sebelumnya sudah
mendapatkan pembebasan
tariff. Produk Lainnya Peralatan elektronik, permesinan, karet dan turunannya (ban), kayu dan turunannya (furniture),
kopi, coklat, dan kertas. Produk-produk ini sudah; mendapatkan preferensi tarif bea masuk 0% dari
Australia, namun dapat lebih ditingkatkan ekspornya melalui Konsep 'Economic
Powerhouse'.
Salah satu bidang yang akan terdampak dengan adanya perjanjian
ini adalah bidang peternakan. Kerja sama ini
dinilai bisa memberi kepastian bagi sektor usaha
di bidang peternakan, seperti ekspor 570 ribu sapi Australia ke Indonesia dengan fasilitas bebas bea masuk. Sebelum
Kemitraan IA-CEPA diberlakukan,
Indonesia mengenakan tarif sebesar 5% untuk importasi sapi hidup dari Australia. Pembebasan tarif akan diberlakukan secara bertahap dalam beberapa tahun. Selain dari
sisi tarif, kuota impor sapi
bakalan akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 700 ribu ekor pada 2026 (Konsulat
Jenderal Republik Indonesia, 2019).
Berdasarkan data BPS pada tahun 2020, secara umum dan hampir menyeluruh di 6 pulau besar di Indonesia, kebutuhan akan daging sapi
lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan akan daging sapi itu
sendiri. Defisit tertinggi terjadi di pulau Jawa dengan
produksi hanya sebesar 254,58 ribu ton, jauh lebih sedikit
dibandingkan dengan permintaan akan daging sapi yang mencapai 517,43 ribu ton sehingga terjadi defisit sebesar 262,85 ribu ton. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap jumlah supply daging sapi di pasaran (Enggartiasto
Lukita, 2018).
IA CEPA akan menciptakan peluang investasi baru dan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal ini penting untuk meningkatkan
jumlah FDI Australia di Indonesia, dan sebaliknya. Pada tahun 2017, jumlah FDI Australia di Indonesia mencapai
USD 513 juta, dengan sektor unggulan adalah pertambangan, tanaman pangan dan perkebunan, industri logam dasar dan barang logam, dan hotel serta restoran. Melalui IA CEPA, Investor Australia diharapkan
akan mendapatkan kemudahan untuk berinvestasi di sektor jasa keuangan, agribisnis, pariwisata, pertambangan, rumah sakit, infrastruktur dan pendidikan. Namun demikian, untuk sektor-sektor strategis, Indonesia
tetap memiliki kontrol atas jumlah
investasi asing yang masuk ke negara Indonesia. Peningkatan kegiatan ekspor dari Indonesia-Australia dapat diwujudkan dengan implementasi Indonesia-Australia
Comprehensive Economic Partnership
Agreement (IA-CEPA) atau Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia yang dituangkan
dalam IA-CEPA (kementerian
investasi/bkpm, 2020). Permendag no. 63 Tahun 2020 menjadi acuan penerapan ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Deklarasi Asal Barang (DAB) untuk ekspor tujuan
Australia. Ekspor ke
Australia, eksportir dapat memilih mengunakan skema AANZ-FTA atau skema IA-CEPA. Jika eksportir memilih menggunakan skema IA-CEPA maka bukti asal barang
dapat berupa Surat Keterangan Asal (SKA) atau Deklarasi Asal Barang (DAB). DAB memiliki kekuatan hukum dan fungsi yang sama dengan SKA sehingga DAB tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan SKA terhadap barang yang sama dalam satu shipment. Cukup pilih salah satu saja untuk
mendapatkan preferensi di
Australia.
1)
Deklarasi Asal
Barang (DAB)
Deklarasi Asal
Barang (DAB) adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh Eksportir Terigistasi (ER) untuk ekspor barang
sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku
untuk mendapatkan tarif preferensi. Untuk menggunakan DAB, eksportir harus terdaftar sebagai eksportir Terigistrasi (ER) melalui sistem e-SKA. DAB hanya dapat dibuat
oleh Eksportir yang telah terigistrasi dan diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan
untuk mengeluarkan DAB (Origin Declaration) untuk
barang ekspor asal Indoensia.
2)
Barang Originating
Australia memberikan 0% import
duty bagi seluruh produk asal Indonesia. Untuk dapat menikmati
manfaat 0% (nol persen) dari IA-CEPA tersebut, barang yang diekspor harus originating berdasarkan
HS Code yang terkait dalam perjanjian IA-CEPA (Siaran
Pers, 2020). Barang dikatakan originating
diantaranya jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: Barang yang secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi dalam wilayah suatu negara, contohnya tumbuhan seperti produk produk holtikultura, binatang hidup seperti ikan dan hasil budidaya air dan lainnya. Kode
yang digunakan adalah WO (Wholly Obtained). Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah suatu negara, contohnya Tekstil Produk Tekstil, aneka kerajinan dan lain lain. Kode yang dicantumkan pada
SKA adalah RVC. Barang yang
diproduksi dalam wilayah suatu negara secara eksklusif dari bahan originating.
3)
Surat Keterangan Asal
Beberapa catatan
penting lainnya tentang prosedur Surat Keterangan Asal (SKA) IA-CEPA : SKA
yang menggunakan Third
Party Invoice yang diterbitkan di negara selain negara anggota harus memenuhi ketentuan: Pencantuman nama perusahaan yang menerbitkan Third Party
Invoicing pada kolom 9 SKA; Pemberian
tanda centang (v) pada kolom 12 SKA pada kotak Third Party Invoicing; Jika SKA Hilang atau rusak
maka harus tertulis Certified
True Copy, dan SKA yang baru hanya
bisa diterbitkan kurang dari 12 bulan sejak tanggal
penerbitan SKA yang hilang Masa
berlaku SKA IA-CEPA adalah
12 bulan sejak tanggal penerbitan. Jika diterbitkan lebih dari 3 hari setelah
tanggal pengapalan maka Issued
Retroactively. Ketentuan mengenai
IA-CEPA selengkapnya dapat dipahami melalui : Permendag No 63 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules
Of Origin Of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal
Indonesia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Australia).
Sejalan dengan
visi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan sumber daya manusia
melalui mengembangkan pendidikan vokasi (vocational education and training-VET) serta sektor pendidikan
tinggi, Indonesia berkomitmen
untuk membuka lebih banyak akses
investasi Australia di sektor
pendidikan. Indonesia berharap
Australia dapat berinvestasi
lebih banyak di sektor VET dan pendidikan tinggi. IA-CEPA juga mengatur kerja sama kedua
negara dalam bidang pertukaran tenaga terampil dan professional di beberapa
bidang� seperti di industri keuangan, asuransi, pertambangan dan teknologi informasi dan komunikasi.
Karena sifat
perdagangan Indonesia dan Australia yang komplementer, industri nasional juga mendapat manfaat berupa ketersediaan sumber bahan baku dengan
harga lebih kompetitif karena tarif bea masuk
nol persen. Industri hotel restoran dan katering, serta industri makanan dan minuman akan mendapatkan
harga bahan baku yang lebih berdaya saing sehingga
konsumen dapat menikmati lebih banyak varian serta
harga lebih terjangkau.
Kesimpulan
Perjanjian
Indonesia-Australia Comprehensive
Economic Partnership merupakan salah satu perjanjian internasional yang disebut dengan perjanjian bilateral. Perjanjian ini memuat beberapa peraturan dalam bidang ekspor-import yang mengikat kedua negara yaitu; Indonesia dan Australia. Perjanjian
ini mengatur beberapa hal antara
lain; Australia mengeliminasi semua
pos tarifnya (6474 pos tarif)
menjadi 0% pada saat implementasi dan sebaliknya. Kedua negara sepakat dalam hukum internasional
yang disebut dengan perjanjian I-A CEPA. Seperti yang
dijelaskan oleh Mocthar Kusumaatmadja bahwa; hukum internasional memiliki dampak bagi negara yang menjadi subjek hukum. Hal ini sesuai dengan
kehadiran I-A CEPA yang memberikan
dapat bagi ekonomi nasional Indonesia. Dampaknya adanya perjanjian ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap jumlah supply daging sapi di pasaran dan semakin banyak investor asal Australia yag berdatangan ke Indonesia, hal ini selaras
dengan visi Presiden Jokowi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam
bidang investasi.
�Ambaranie Nadia Kemala Movanita. (2018). Indonesia-Australia Sepakati CEPA, Ini
Poin Pentingnya. Kompas.Com. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/07/121439826/indonesia-australia-sepakati-cepa-ini-poin-pentingnya.
Google Scholar
Asikin, Z. (2016). Hukum Dagang. Google Scholar
Australia, K. B., & Indonesia. (2020). Perdagangan dan Investasi. Indonesia.Embassy.Gov.Au. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/trade.html.
Google Scholar
Australian Government. (2020). Indonesia-Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IA-CEPA). Austrade.Gov.Au.
https://www.austrade.gov.au/australian/export/free-trade-agreements/iacepa. Google Scholar
Enggartiasto Lukita. (2018). Indonesia -Australia Comprehensive
Economic Partnership Agreement (Ia-Cepa). Ditjenppi.Kemendag.Go.Id.
https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20181015_fact-sheet-indonesia-australia-cepa.pdf.
Google Scholar
Iit Septyaningsih. (2020). Perjanjian Dagang IA-CEPA Telah Resmi Berlaku.
Republika.Co.Id. https://republika.co.id/berita/qd198x383/perjanjian-dagang-iacepa-telah-resmi-berlaku.
Google Scholar
Kementerian Investasi/bkpm. (2020). IA-CEPA Pacu Kerja Sama Ekonomi Indonesia
dan Australia. Investindonesia.Go.Id. https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ia-cepa-pacu-kerja-sama-ekonomi-indonesia-dan-australia.
Google Scholar
Konsulat Jenderal Republik Indonesia. (2019). Ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive
Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Akan Dorong Kerja
Sama Ekonomi Antara Indonesia dan Australia. Kemlu.Go.Id.
https://kemlu.go.id/melbourne/id/news/4701/ratifikasi-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-ia-cepa-akan-dorong-kerja-sama-ekonomi-antara-indonesia-dan-australia.
Google Scholar
Rantung, F. (2020). Apa Saja Manfaat Dari Perjanjian Dagang IA-CEPA, Ini
Rinciannya. Ekbis.Sindonews.Com. https://ekbis.sindonews.com/read/97140/34/apa-saja-manfaat-dari-perjanjian-dagang-ia-cepa-ini-rinciannya-1594390027.
Google Scholar
Retno L.P. Marsudi. (2009). Ministry of
Foreign Affairs of The Republic of Indonesia. Kemlu.Go.Id.
https://treaty.kemlu.go.id/aboutus/info/about_treaty_room. Google Scholar
Roisah, K. (2015). Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktek. Setara Press.
Google Scholar
Siaran Pers. (2020). Momentum Bersejarah Bagi Hubungan Indonesia Dan
Australia, IA-CEPA Resmi Berlaku Hari Ini. Kemendag.Go.Id.
https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/rFcf8TZUlOwBDZuWKbajxsn4M1X7iEsvTOLpNMR7.pdf.
Google Scholar
Tehupeiory, A. (2016). Pengakuan Hukum
Nasional Terhadap Hukum Adat Dalam Kepemilikan Dan Pengolahan Tanah. Jurnal Tora, 2 (3), 393�400. Google Scholar
Valerine, J. L. K. (2015). Metode
Penelitian Hukum (Bagian I). Jakarta:
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Google Scholar
Verimasri. (2020). Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership
Agreement (IA-CEPA). Eksporindonesia.Com.
https://eksporindonesia.com/indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-ia-cepa/.
Google Scholar
|
Copyright holder: Heni Novalisa Tabisu,
Aartje Tehupeiory, Diana
R. W Napitupulu (2021) |
|
First publication right: |
|
This article is licensed under:
|
