Pendahuluan
Selama 25 tahun, jumlah pekerja yang berada dalam kemiskinan
ekstrem telah menurun meskipun terjadi penurunan ekonomi global dan krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 2008. Proporsi penduduk yang bekerja di negara berkembang yang
dapat dianggap kelas menengah meningkat sekitar tiga kali lipat antara tahun 1991 dan 2015 (Jati, 2015).
Lebih dari sepertiga dari semua orang yang bekerja di
negara ini termasuk dalam kategori ini. Dengan kebangkitan
ekonomi global datang pertumbuhan yang lebih lambat, peningkatan kesenjangan dan kelangkaan pekerjaan untuk memenuhi meningkatnya permintaan tenaga kerja. Terlepas dari kenyataan bahwa angkatan kerja dunia tumbuh, hal ini terus
terjadi. Pada 2015, Organisasi
Perburuhan Internasional memperkirakan bahwa 204 juta orang di seluruh dunia menganggur (Soegoto, 2013). Pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan teknologi baru adalah bagian
dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk menghapus perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan manusia,
serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan lapangan kerja baru, diperlukan. Oleh karena itu, 2030 adalah tahun tujuan
untuk memperoleh pekerjaan penuh dan produktif bagi laki-laki dan perempuan, serta pekerjaan yang layak �(Mohammad & Maulidiyah,
2022).
Pengentasan kemiskinan
dan pencapaian pembangunan
yang adil, inklusif, dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui
penyediaan pekerjaan yang layak. Kerangka Pengukuran Pekerjaan yang Layak mencakup sepuluh elemen substantif, yaitu: kesempatan kerja; penghasilan yang memadai dan pekerjaan yang produktif; waktu kerja yang layak; menggabungkan pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi; pekerjaan yang harus dihapuskan; stabilitas dan keamanan kerja; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan;
lingkungan kerja yang aman; keamanan sosial; dan, dialog sosial, perwakilan pengusaha dan pekerja. Kerangka kerja ini mencakup
10 komponen penting yang sesuai dengan empat
pilar strategis Agenda Pekerjaan
yang Layak (pekerjaan penuh dan produktif, hak di tempat kerja,
perlindungan sosial dan promosi dialog sosial) (Manual, 2013).
Salah satu dari sepuluh elemen
substantif pekerjaan layak ILO adalah �penghasilan yang memadai dan pekerjaan
yang produktif�. Pekerjaan harus produktif dan harus menghasilkan upah yang
layak bagi karyawan agar dianggap layak. Faktanya, ketika harus menilai berapa
banyak uang yang harus diberikan dalam bentuk upah, pekerja dan pengusaha
memiliki pandangan yang berlawanan. Buruh terkadang menuntut upah yang besar
agar bisa hidup nyaman. Pekerja secara rutin dibayar lebih rendah oleh pemberi
kerja mereka karena dianggap bahwa hal itu akan mengakibatkan penurunan
pendapatan. Semakin besar upah yang dibayarkan kepada karyawan, semakin banyak
pengeluaran yang harus dibayar oleh pemberi kerja. Ini juga menyiratkan bahwa
pendapatan yang diprediksi akan lebih rendah dari yang diharapkan. Pemberi
kerja sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada pekerja.
Akibatnya, bisnis lebih memilih untuk memotong upah karyawan, tetapi pekerja
tidak dapat menyediakan alternatif yang lebih baik karena kebutuhan mereka akan
pendapatan tersebut (Budijanto, 2017). �
Menyikapi gambaran yang tidak seimbang
ini, pemerintah harus membantu pegawai meningkatkan posisi negosiasinya melalui
kebijakan, atau setidaknya menjaga derajat kesejahteraan pekerja dan buruh,
yang merupakan warga negara yang menuntut perlindungan dan pemenuhan kesejahteraannya
�(Trimaya, 2014). Pemerintah
Indonesia bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja yang adil bagi semua
anggota masyarakat. Akibatnya, setiap pekerja berhak atas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja, serta upah yang layak (Utami, 2019). Standar upah
minimum berlaku untuk karyawan dan tenaga kerja. Pemerintah berkeyakinan bahwa
pekerja dan buruh dengan posisi tawar yang tidak memadai akan mampu melindungi
kepentingan mereka sendiri. Menggunakan istilah "upah minimum"
mengacu pada jumlah kompensasi terendah yang secara hukum diwajibkan oleh
pemberi kerja untuk membayar karyawan yang bekerja untuk mereka (UU No. 13 of
2003). Setiap provinsi memiliki seperangkat aturannya sendiri tentang apa yang
dimaksud dengan "dasar-dasar yang layak", itulah sebabnya istilah
"Upah Minimum Provinsi" ditetapkan. Pemberi kerja diwajibkan oleh
hukum untuk membayar upah bulanan minimum kepada karyawannya sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah atau akan diselesaikan atas nama mereka. Perjanjian
antara pemberi kerja dan karyawan, serta persyaratan undang-undang, menetapkan
pendapatan ini dalam bentuk uang, dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian ini,
termasuk tunjangan untuk karyawan dan keluarganya. Kebijakan Upah Minimum telah
muncul sebagai masalah kritis di sejumlah negara industri dan berkembang.
Tujuan dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar
karyawan dan keluarganya �(Sumarsono, 2003).
Secara umum, pemberi kerja dilarang membayar
upah di bawah upah minimum berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian, menurut Pasal 91 UU
Ketenagakerjaan, pengaturan pengupahan yang diputuskan berdasarkan kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak
boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Apabila perjanjian antara pengusaha dan
pekerja tidak cukup atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka
perjanjian tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar
pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada
hakekatnya kesepakatan pengupahan antara pekerja/buruh dan pengusaha tidak
boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan. Biasanya,
ketentuan pengupahan diatur dalam keputusan gubernur di masing-masing provinsi
yang dijadikan acuan dalam menentukan ketentuan upah minimum bagi pekerja (Indonesian Law & Human Rights Advocacy Center, 2022).
Sesuai dengan penjelasan di atas, upah
minimum harus dipenuhi untuk mencapai pekerjaan yang layak. Mengingat pentingnya
upah kerja yang layak dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals
(SDGs) nomor 8, kita harus mengkaji realita yang terjadi berdasarkan data yang
ada. Salah satu contoh pelaksanaan pengujian ini adalah dengan mengambil sampel
orang tua mahasiswa di universitas tersebut. Universitas Padjadjaran (Unpad)
merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Unpad
terdiri dari 16 fakultas (5 IPS dan 11 IPA dan Teknologi), 1 sekolah
pascasarjana, dan 171 program studi. Universitas ini dinobatkan sebagai universitas
dengan peminat terbanyak di Indonesia selama lima tahun berturut-turut. Ini
menunjukkan bahwa Universitas Padjadjaran adalah universitas terpopuler di Indonesia
(Athar, 2022). Pada tahun 2017 terdapat
hampir 6.300 mahasiswa baru yang diterima di Unpad dari berbagai jalur seleksi,
seperti SNMTPN, SBMPTN, Mandiri, dan lain-lain seperti di Perguruan Tinggi
Negeri pada umumnya (Mohammad & Maulidiyah,
2020).
Mereka berasal dari berbagai sekolah menengah atas dan daerah di Indonesia
dengan berbagai latar belakang keluarga.
����������� Biaya kuliah adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa setiap semester di program studi universitas. Biaya kuliah digunakan untuk menghitung biaya yang harus dibayarkan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Siswa yang diterima melalui tes seleksi SNMPTN dan tes seleksi SBMPTN membayar biaya pendidikan berdasarkan kemampuan finansial/ekonomi mereka �(UNPAD, 2017). Berbagai pihak seperti universitas ataupun pihak eksternal yang menyediakan beasiswa dapat membantu jika ada permasalahan pada pembayaran UKT mahasiswa �(Mohammad & Maulidiyah, 2020).
Jika kita berasumsi bahwa pendapatan siswa hanya
berasal dari orang tuanya, maka upah orang tua akan mempengaruhi pembayaran
biaya kuliah. Berdasarkan pandangan tugas dan peran ayah yang dulu sering
menekankan bahwa ayah adalah pencari nafkah tunggal, maka upah ayah mahasiswa Unpad
tahun 2017 bisa kita pergunakan sebagai data dalam riset ini �(Anandika, 2016). Jadi, jika kita bandingkan
rata-rata upah ayah dengan upah minimum provinsi, kita bisa menentukan masalah
pekerjaan layak yang terjadi dengan melihat upah yang lebih tinggi atau lebih
rendah dibandingkan dengan tingkat upah minimum.
����������� Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi masalah pekerjaan yang layak dari data ketenagakerjaan orang
tua mahasiswa UNPAD 2017. Kami akan menentukan, berdasarkan statistik, apakah
pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang layak atau tidak, apakah ada ketimpangan
upah atau tidak, dan jenis pekerjaan apa yang memberikan upah rendah dan
tinggi. Penelitian ini penting dilakukan untuk menambah wawasan dan literatur
tentang permasalahan pekerjaan yang layak yang sebenarnya terjadi di dunia
nyata khususnya pada keluarga mahasiswa di perguruan tinggi.
Metode
Teknik penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data untuk kepentingan kegiatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengumpulkan data yang valid dalam penelitian, harus didasarkan secara ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan metodis. Kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada positivistik (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistika sebagai alat hitung tes, berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti guna mencapai suatu kesimpulan �(Sugiyono, 2016).
Purposive sampling digunakan
sebagai pendekatan pengambilan sampel sumber data. Purposive sampling adalah
teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan
teknik purposive sampling ini karena cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif,
atau penelitian yang tidak menggeneralisasi. Populasi dalam penelitian ini
adalah 6272 orang tua mahasiswa Unpad tahun 2017. Sampel yang kami gunakan
adalah 4959 orang tua mahasiswa Unpad tahun 2017 dengan pertimbangan tujuan:
(1) Ayah masih hidup; (2) Data pengupahan diisi dengan sempurna; (3) Tidak ada
kesalahan dan pemasukan yang tidak wajar dalam pendataan (seperti mengisi nol
(0), minus (-), atau hanya Rp 500 dalam upah).
Data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini diambil dari dataset file excel yang diterbitkan oleh
Unpad pada tahun 2017 yang disebut �Data Plot TPB�, yang berisi data lengkap dari
mahasiswa angkatan 2017. Namun, untuk keperluan penelitian ini, kami hanya
mempertimbangkan data upah ayah dan mengabaikan data lain seperti nomor ujian,
fakultas, program studi, dan sebagainya. Kami memprioritaskan profesionalisme
dan privasi untuk populasi dan sampel yang kami teliti (Mulyatiningsih & Nuryanto, 2014).
Teknik analisis data dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Deskriptif Statistika (Nasution, 2017). Kami menganalisis data 4959 siswa,
terutama pada:
1.
Semua
pekerjaan ayah
2.
Pekerjaan
dengan upah tertinggi
3.
Pekerjaan
dengan upah terendah
4.
Menganalisis
pekerjaan yang layak menggunakan indikator dari UMP
5.
Menganalisis
ketidakseimbangan upah
Upah Minimum Provinsi (UMP)
Tahun 2018 di Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.648.035,82 per bulan.
Kami menggunakan upah minimum Jakarta karena merupakan ibu kota Indonesia. Ini
akan digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata upah orang tua dan upah
minimum Jakarta.
Berikut hasil data yang telah kami teliti
dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel
1. Ringkasan Pekerjaan dan Upah Orang Tua (per bulan)
|
Nama
Pekerjaan |
Total ayah |
Total upah (Sum) |
Rata-ratai
upah |
|
BUMN |
332 |
7.504.173.457 |
22.602.932,1 |
|
Buruh |
302 |
608.022.126 |
2.013.318,3 |
|
Pedagang |
212 |
881.930.438 |
4.160.049,2 |
|
Dosen |
8 |
91.903.804 |
11.487.975,5 |
|
DPR |
2 |
137.000.000 |
68.500.000 |
|
DPRD |
10 |
246.500.000 |
24.650.000 |
|
Guru |
11 |
75.524.600 |
6.865.872,7 |
|
Nelayan |
7 |
15.750.000 |
2.250.000 |
|
Pekerja (lain-lain) |
3 |
10.034.700 |
3.344.900 |
|
Pensiunan |
226 |
1.264.637.948 |
5.595.743,1 |
|
Petani |
153 |
331.098.075 |
2.164.039,7 |
|
PNS |
805 |
22.240.649.915 |
27.628.136,5 |
|
POLRI |
59 |
500.375.825 |
8.480.946,1 |
|
Profesional |
5 |
48.000.000 |
9.600.000 |
|
Karyawan
swasta |
1356 |
22.907.244.631 |
16.893.248,2 |
|
Prajurit
(lain-lain) |
1 |
4.500.000 |
4.500.000 |
|
TNI |
46 |
320.763.186 |
6.973.112,7 |
|
Pengusaha |
849 |
14.601.151.845 |
17.198.058,7 |
|
Lainnya |
292 |
1.697.057.173 |
5.811.839,6 |
|
Tidak
disebutkan |
280 |
1.238.244.753 |
4.422.302,6 |
Sumber:
Pemrosesan Data Penulis
Total
4959 data pada Tabel 1 di atas menunjukkan berbagai jenis pekerjaan yang
dimiliki oleh ayah mahasiswa Unpad pada tahun 2017. Dengan jumlah orang tua 1356
orang, pekerjaan dengan orang tua terbanyak adalah Swasta. Pengusaha, dengan
849 orang tua, menempati urutan ke-2 orang tua terbanyak. DPR memiliki upah
rata-rata tertinggi, yaitu Rp 68.500.000. Buruh memiliki upah rata-rata terendah
sebesar Rp 2.013.318,3. Selisih antara rata-rata upah tertinggi dan terendah
adalah Rp 66.486.681,7.
Berikut
perbedaan upah rata-rata dengan UMP Jakarta. Jika hasilnya minus, maka
pekerjaan tersebut bisa dibilang bukanlah pekerjaan yang layak karena di bawah
UMP yang diharapkan sebagai upah minimum untuk hidup selama sebulan. Hal ini
dijabarkan pada Tabel 2:
Tabel
2. UMP dan rata-rata upah
|
Nama� pekerjaan |
Rata-rata upah |
UMP
Jakarta |
(Rata-rata
upah-UMP) |
|
BUMN |
22.602.932,1 |
|
18.954.896,28 |
|
Buruh |
2.013.318,3 |
|
-1.634.717,52 |
|
Pedagang |
4.160.049,2 |
|
512.013,38 |
|
Dosen |
11.487.975,5 |
|
7.839.939,68 |
|
DPR |
68.500.000 |
|
64.851.964,18 |
|
DPRD |
24.650.000 |
|
21.001.964,18 |
|
Guru |
6.865.872,7 |
|
3.217.837 |
|
Nelayan |
2.250.000 |
|
-1.398.036 |
|
Pekerja (lain-lain) |
3.344.900 |
|
-303.136 |
|
Pensiunan |
5.595.743,1 |
|
1.947.707 |
|
Petani |
2.164.039,7 |
3.648.035,82 |
-1.483.996 |
|
PNS |
27.628.136,5 |
|
23.980.101 |
|
POLRI |
8.480.946,1 |
|
4.832.910 |
|
Profesional |
9.600.000 |
|
5.951.964 |
|
Karyawan swasta |
16.893.248,2 |
|
13.245.212 |
|
Prajurit (lain-lain) |
4.500.000 |
|
851.964.2 |
|
TNI |
6.973.112,7 |
|
3.325.077 |
|
Pengusaha |
17.198.058,7 |
|
13.550.023 |
|
Lainnya |
5.811.839,6 |
|
2.163.804 |
|
Tidak disebutkan |
4.422.302,6 |
|
774.266.8 |
Sumber:
Pemrosesan Data Penulis
Dari data di atas, berikut adalah pekerjaan-pekerjaan yang rata-rata upahnya
berada pada level tertinggi:
�
DPR �� ����������� ����������� : Rp
64.851.964,18
�
DPRD������������ ���������� : Rp 21.001.964,18
�
PNS ��������������� ����������� : Rp 23.980.101
�
BUMN ���������� ����������� : Rp 18.954.896,28
�
Karyawan Swasta������ : Rp 13.245.212
�
Wiraswasta����� ���������� : Rp 13.550.023
Ini adalah pekerjaan
yang upahnya di tingkat menengah:
�
Dosen ������������ ����������� : Rp 7.839.939,68
�
Profesional ���� ����������� : Rp 5.951.964
�
POLRI ���������� ����������� : Rp 4.832.910
�
Guru �������������� ����������� : Rp 3.217.837
�
TNI ��������������� ����������� : Rp 3.325.077
�
Lainnya���������� ����������� : Rp
2.163.804
�
Pensiun ��������� ����������� : Rp 1.947.707
Ini adalah pekerjaan
yang upahnya berada di
level terendah:
�
Buruh ������������������������ :
Rp -1.634.717,52
�
Nelayan ��������� ����������� : Rp -1.398.036
�
Petani ����������������������� : Rp -1.483.996
Dari data di atas, kami menemukan tiga pekerjaan yang berada di bawah
jumlah upah minimum. Pertama adalah Buruh. Ada 302 orang tua sebagai buruh.
Dari peraturan pemerintah tersebut, Buruh harus mendapatkan upah dari UMP
daerah tersebut. Tapi, dari data ini, kita bisa tahu bahwa upahnya lebih rendah
dari UMP. Hal itu dimungkinkan karena UMP pekerja yang berada di daerah lain lebih
rendah dari UMP DKI Jakarta. Jadi, kalau dihitung dan dirata-ratakan bersama dengan
upah buruh lainnya, rata-rata upahnya akan lebih rendah dari UMP di Jakarta.
Yang kedua adalah Nelayan. Ada 7 orang tua yang bekerja sebagai nelayan.
Nelayan bisa mendapatkan upah dari berapa banyak ikan yang bisa mereka
tangkap/dapatkan. Kemudian dari hasil itu, mereka diberi upah. Dalam menjadi nelayan
tentunya mereka mengikuti musim dikarenakan tempat mencari rezeki adalah di
lautan. Jika musimnya tidak cocok untuk memancing atau menjaring ikan, upahnya
akan lebih rendah. Kemungkinan dikarenakan badai di pantai atau laut, atau
karena keadaan lain yang dapat mengurangi ikan yang mereka dapatkan di laut,
sehingga nelayan tidak bisa mendapatkan ikan sesuai permintaan.
Ketiga adalah Petani. Ada 153 orang tua yang bekerja sebagai petani.
Seorang Petani bisa mendapatkan upah dari berapa banyak padi/sayuran yang bisa
mereka panen. Sama seperti Nelayan, upah mereka berkurang jika musim tidak
cocok untuk bertani, atau terjadinya bencana alam. Contoh bencana alam seperti
banjir, bencana alam, gempa bumi, kekeringan, dll.
Unpad memberikan solusi bagi orang tua yang berpenghasilan sedikit bahkan
tidak sama sekali dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa, informasi beasiswa
yang tersedia dari sumber luar, dan menyesuaikan biaya kuliah sesuai dengan
kondisi ekonomi yang dialami mahasiswa dan orang tuanya. Beasiswa dapat diakses
melalui http://beasiswa.unpad.ac.id/ atau di setiap akun mahasiswa Unpad.
Kesimpulan��������������������������������������������������������������
Berdasarkan analisis
data pada Hasil dan Pembahasan, kami dapat menyimpulkan bahwa Menggunakan upah minimum Jakarta 2018, dengan
data sebanyak 4959 ayah mahasiswa
Unpad tahun 2017, terdapat masalah pekerjaan yang layak pada pekerjaan ayah karena upahnya dibawah upah minimum Jakarta per bulan. Jumlahnya 465 ayah (9,38%). Sebanyak
90,62% dapat dikatakan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Adanya ketimpangan
upah yaitu sebesar Rp. 66.486.681.7. Hal ini juga dapat terjadi karena
perbedaan pekerjaan dan beban tanggung jawab yang diemban. Pekerjaan yang berbeda tentu menghasilkan upah yang berbeda.
Pekerjaan orang tua
mahasiswa Unpad tahun 2017 yang memberikan rata-rata
upah terbesar adalah DPR dengan angka Rp. 68.500.000. Sedangkan
yang terkecil adalah Buruh dengan angka
Rp 2.013.318,3.
Unpad memberikan
solusi bagi orang tua yang berpenghasilan kecil atau bahkan
tidak ada dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa,
informasi beasiswa yang tersedia dari sumber
luar, dan menyesuaikan biaya kuliah mereka
sesuai dengan kondisi ekonomi yang dialami mahasiswa dan orang tua.
BIBLIOGRAFI
Anandika, B. (2016). Analisis Framing Ayah Rumah
Tangga di Majalah Intisari edisi September 2015. Jurnal E-Komunikasi, 4(1).Google Scholar
Athar, H. S. (2022). Prosiding: Marketing
Strategy Of Words-In-Mouth Deliver Customer Value In Consumer Products In
INDONESIA. Proceedings of The Global Advanced Research Conference on
Management and Business Studies (GARCOMBS). Google Scholar
Budijanto, O. W. (2017). Upah Layak Bagi
Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM. Jurnal Penelitian Hukum De
Jure, 17(3), 395�412. Google Scholar
Indonesian Law & Human Rights Advocacy
Center. (2022). Gaji di Bawah Upah Minimum Karena Bergantung Pendapatan
Perusahaan. Klinik Hukum. https://www.pahamindonesia.org/gaji-di-bawah-upah-minimum-karena-bergantung-pendapatan-perusahaan/
Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi Sebagai
Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia. Populasi,
23(1), 1�19. Google Scholar
Manual, I. L. O. (2013). Decent work
indicators. ILO Publications, Geneva. Google Scholar
Mohammad, W., & Maulidiyah, N. R.
(2020). Pengaruh Daya Tampung dan Akreditasi Terhadap Jumlah Peminat Program S1
Soshum Jalur Sbmptn Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020. Action Research
Literate, 4(1), 24�31. Google Scholar
Mohammad, W., & Maulidiyah, N. R.
(2022). Identifying The Decent Work Problem Based On The Employment Data Of
Parents Of Unpad Students In 2017. Google Scholar
Mulyatiningsih, E., & Nuryanto, A.
(2014). Metode penelitian terapan bidang pendidikan. Google Scholar
Nasution, L. M. (2017). Statistik
deskriptif. Hikmah, 14(1), 49�55. Google Scholar
Soegoto, E. S. (2013). Entrepreneurship
menjadi pebisnis ulung. Elex Media Komputindo. Google Scholar
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian
Pendidikan. Alfabeta CV. Google Scholar
Sumarsono, S. (2003). Ekonomi manajemen
sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan. Graha Ilmu.
Google Scholar
Trimaya, A. (2014). Pemberlakuan Upah
Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Tenaga Kerja. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 5(1), 11�20. Google Scholar
Utami, P. N. (2019). Penetapan Upah Minimum
Provinsi (Ump) Terhadap Pemenuhan Hak Atas KesejahteraaN. Sosio Informa,
5(2). Google Scholar
|
Copyright holder : Wily Mohammad (2022) |
|
First publication right
:
|
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������