PENDAHULUAN

Peranan pemerintah sangat mempengaruhi rangka menghadirkan pembangunan perekonomian di Indonesia, dilihat dari keterpurukan situasi ekonomi yang menimpa Negara Indonesia pada tahun 1997 telah memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh akar pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Afriyenis, 2016). Infrastruktur merupakan peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu mempercepat perkembangan Indonesia secara efisien. Pemerataan sumberdaya mampu mempengarhi dan mengurangi distribusi pendapatan ketika terjadi peningkatan produktifitas (Putri & Wisudanto, 2017).

Ketahanan pangan diharapkan dapat menyeimbangkan perkembangan pembangunan pada masa yang akan datang, sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur pengelolaan air bagi pertanian dengan memastikan dukungan pendanaan (Mulyani et al., 2020)

Kabupaten Deli Serdang sektor pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan termasuk pembangunan infrastruktur ketahanan pangan (Serdang, 2020). Usulan pemeliharaan daerah irigasi pada 9 Daerah Irigasi dengan total luas 1.042 Ha di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah III Kab. Deli Serdang tidak dapat dilaksanakan semua, karena adanya keterbatasan anggaran akibat refocussing anggaran.

Refocussing anggaran belanja APBD menyebabkan penanganan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tidak terpenuhi sesuai kebutuhan. Pada saat ini penentuan skala prioritas pemeliharaan irigasi belum memiliki kriteria penilaian yang pasti dan hanya sebatas musyawarah dan usulan dari masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya kriteria-kriteria yang tidak objektif bukan karena kebutuhan yang riil, sehingga memungkinkan hasil dari prioritas tersebut masih mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, guna mengetahui prioritas pemeliharaan jaringan irigasi pada masa pandemi dan refocussing anggaran belanja APBD maka diperlukan suatu metode guna menentukan dan prioritas pemeliharaan jaringan irigasi tersebut. Dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) memberikan urutan prioritas pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur lain sehingga dana pemerintah yang terbatas dapat digunakan secara efektif dan efisien (Azis & Widodo, 2016).

Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki yang didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan kedalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis (Saaty, 2008). Metode AHP ini juga digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibandingkan dengan metode lain karena struktur berhirarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam (Munthafa et al., 2017).

Penggunaan metode AHP untuk penanganan irigasi telah dilakukan pada bebarapa penelitian sebelumnya. Penelitian (Azis & Widodo, 2016) melakukan analisis prioritas menggunakan metode AHP dalam pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi di Sidoarjo dengan mempertimbangkan kriteria area layan, biaya, manfaat dan kondisi jaringan. (A. Ansori & Hindriyanto, 2020; M. B. Ansori et al., 2017) melakukan evaluasi kinerja jaringan irigasi Mojokerto dengan analisis 6 indikator/kriteria dengan menggunakan metode AHP. Savitri & Nurhayat (2015) menganalisis prioritas rehabilitasi jaringan irigasi di Bengkayang menggunakan metode AHP dengan kriteria ketersediaan air, pendanaan/finansial, produktivitas padi, sarana operasi dan pememiliharaan, dan kondisi jaringan fisik. (Zamroni et al., 2016) menganalisis prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sederhana di Semarang menggunakan metode AHP dengan mempertimbangkan kriteria indeks kinerja, luas areal, jarak, status lahan dan kondisi medan. Mulyawati dkk (2013) menentukan Prioritas Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dengan menggunakan AHP dengan kriteria yang digunakan berdasarkan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) yakni Upah Petugas Lapangan (UPL), ATK Petugas Lapangan (APL), Peralatan Kantor (PK), Peralatan Mesin (PM), Perjalanan Dinas (PD), Pemeliharaan Rutin (PR), Pemeliharaan Berkala Swakelola (PBS), dan Pemeliharaan Berkala Kontraktual (PBK).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan metode cross-sectional survei. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah Eating Attitudes Test (EAT-26) dan Body Shape Questionnaire (BSQ-34). Alat ukur EAT-26 memiliki kriteria inklusi nilai minimal sebesar 20 untuk skrining partisipan dengan kecenderungan gangguan makan. Kriteria pemilihan partisipan merupakan remaja perempuan berumur 12-19 tahun yang menggunakan Instagram. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara daring dengan menyebarkan kuesioner daring menggunakan google form pada tanggal 29 Juli-4 Agustus 2022 dan pada tanggal 6-7 September 2022. Teknik sampling yang digunakan untuk memilih partisipan yaitu convenience sampling. Sebelum melaksanakan penelitian, A Priori Power Analyses dilakukan untuk mengetahui effect size penelitian. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan untuk mengatahui effect size yaitu penelitian oleh (Castellano et al., 2021) menggunakan G*power dengan α sebesar 0.05, power sebesar 0.80, dan p sebesar 0 mengungkapkan minimal sampel penelitian sebanyak 59 orang. Partisipan diberikan informed consent yang menyertakan informasi penelitian meliputi tujuan, kriteria partisipan, prosedur, kompensasi partisipasi, kerahasiaan dan keamanan data, hak-hak partisipan penelitian, dan narahubung peneliti sebelum berpartisipasi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur hirarki yang telah ditentukan, kemudian disusun instrumen penelitian berupa kuisioner. Formulir kuisioner telah disebar kepada responden yang merupakan stakeholders yang telah dipilih. Responden telah mengisi lengkap seluruh kuisioner yang diberikan sehingga data persepsi dari kuisioner diperoleh dan dapat dilakukan pengolahan dan analisis data.

Persepsi Responden

Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk iderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur pada suatu situasi tertentu (Floyd L. Ruch and Philip G. Zimbrde, 2010). Persepsi responden merupakan pemberian tanggapan mengenai suatu perihal yang ditanyakan kepadanya berdasarkan pemikiran responden itu sendiri. Responden dalam penelitian ini merupakan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan (stakeholders) yang berkaitan dengan program pemeliharaan daerah irigasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah III Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang. Adapun persepsi responden yang ditanyakan dalam kuisiner adalah perbandingan kriteria berpasangan, perbandingan subkriteria berpasangan, dan perbandingan alternatif berpasangan

Tabel 2

Persepsi Responden Terhadap Perbandingan Kriteria Berpasangan

Bobot Kriteria

Untuk pemetaan nilai skala dari sebuah persepsi responden terhadap kriteria yang diperlukan dalam pertimbangan penentuan prioritas pemeliharaan daerah irigasi dengan membuat matriks perbandingan kriteria berpasangan.

Tabel 3

Matriks Perbandingan Kriteria Berpasangan

Berdasarkan matriks perbandingan kriteria berpasangan pada tabel 3 diatas, maka dilakukan perhitungan nilai eigen, jumlah eigen, nilai rata-rata eigen, λmaks, indeks konsistensi (CI), dan perhitungan rasio konsistensi (CR) yang harus bernilai kurang dari 10% (CR < 0,1) yang disebut ouput matriks perbandingan kriteria berpasangan yang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4

Output Matriks Perbandingan Kriteria Berpasangan

Tabel 5

Rekapitulasi Nilai Rasio Konsistensi (CR) Kriteria Seluruh Responden

Dari tabel 5 diatas, dapat dilihat nilai rasio konsistensi (CR) dari seluruh responden bernilai kurang dari 10% (CR < 0,1), sehingga seluruh persepsi responden dapat dikatakan konsistensi dalam memberikan penilainya tingkat kepentingan antar kriteria tersebut.

Perhitungan matriks perbandingan kriteria berpasangan terhadap penilaian persepsi responden 1 diatas telah selesai, kemudia dilanjut dengan responden lainnya. Nilai rata-rata eigen kriteria dari seluruh responden dari hasil perhitungan kemudian dihitung nilai rata-rata gabungan eigen kriteria. Berikut perhitungan nilai rata-rata eigen kriteria dari seluruh responden yang diperlihatkan pada tabel 6.

Tabel 6

Nilai Rata-rata Gabungan Eigen Kriteria

Kriteria dominan yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan prioritas pemeliharaa daerah irigasi terletak pada nilai rata-rata gabungan eigen kriteria tertinggi. Nilai rata-rata gabungan eigen kriteria dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Nilai Rata-rata Gabungan Eigen Kriteria

Dari gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata gabungan eigen kriteria tertinggi pada kriteria sasaran anggaran sebesar 0,33. Ini berarti bahwa kriteria dominan perlu dipertimbangkan dalam penentuan prioritas pemeliharaa daerah irigasi.

Bobot Subkriteria

Untuk pemetaan nilai skala dari sebuah persepsi responden terhadap subkriteria yang diperlukan dalam pertimbangan penentuan prioritas pemeliharaan daerah irigasi dengan membuat matriks perbandingan subkriteria berpasangan. Nilai rata-rata eigen subkriteria dari seluruh responden dari hasil perhitungan kemudian dihitung nilai rata-rata gabungan eigen subkriteria yang diperlihatkan pada tabel 7.

Tabel 7

Nilai Rata-rata Gabungan Eigen Subkriteria Persepsi Responden

Pada subkriteria, peran AHP berada pada tahap kedua yaitu membuat matriks perbandingan subkriteria berpasangan. Matriks perbandingan subkriteria berpasangan tersebut dibuat untuk memetakan nilai skala dari persepsi responden terhadap subkriteria yang ditinjau dari masing-masing kriteria, agar diperoleh nilai rata-rata gabungan eigen subkriteria. Subkriteria dominan dari masing-masing kriteria perlu dipertimbangkan dalam penentuan prioritas pemeliharaa daerah irigasi terletak pada nilai rata-rata gabungan eigen subkriteria tertinggi. Nilai rata-rata gabungan eigen subkriteria dapat dilihat pada gambar 3

Tabel 8

Urutan Prioritas Alternatif Pemeliharaan Daerah Irigasi

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa penentuan urutan prioritas alternatif mengalikan nilai rata-rata gabungan eigen subkriteria dengan nilai rata-rata gabungan eigen alternatif. Perkalian tersebut menghasilkan nilai teringgi hingga terendah yang menunjukan daerah irigasi yang menjadi urutan prioritas pemeliharaan daerah irigasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah III Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

Gambar 3. Bobot Prioritas Alternatif Daerah Irigasi UPT Wilayah III Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang

Pada gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa urutan prioritas pemeliharaan daerah irigasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah III Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang dari seluruh persepsi stakeholders yakni prioritas 1 adalah D.I Jati Baru dengan bobot sebesar 0,14, prioritas 2 dan 3 adalah D.I Pertumbukan dan D.I Sei Tuan dengan bobot sebesar 0,13, prioritas 4 adalah D.I Johar Baru dengan bobot sebesar 0,12, prioritas 5 adalah D.I Kotasan dengan bobot sebesar 0,11, prioritas 6 dan 7 adalah D.I Jaharum B dan D.I Tj. Garbus Kampung dengan bobot sebesar 0,10, prioritas 8 adalah D.I Tanjung Siporkis dengan bobot sebesar 0,09, dan prioritas 9 adalah D.I Kampung Melayu dengan bobot sebesar 0,07.

Berkaitan dengan penentuan prioritas tersebut, maka selanjutnya diperlukan penentuan batas prioritas berapa besar biaya yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan suatu daerah irigasi. Alokasi DAK tahun 2022 untuk kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang diajukan kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 6.580.163.707 kepada pemerintah pusat, yang kemudian disetujui Pemerintah Pusat menjadi sebesar Rp. 5.760.593.000. Oleh karena itu, penentuan batas prioritas ditetapkan dengan memilih beberapa alternatif daerah irigasi dengan total biaya pemeliharaan tidak melebihi anggaran yang sudah dialokasikan.

Tabel 9

Pemilihan Batas Prioritas Pemeliharaan Daerah Irigasi

Pada tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa pemeliharaan daerah irigasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah III Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang dipilih D.I Jati Baru yang menjadi prioritas 1 dengan luas areal 86 ha. Alternatif D.I Jati Baru tersebut dipilih karena memiliki bobot alternatif prioritas tertinggi dan biaya pengelolaan sebesar Rp. 3.002.512.000 yang masih dapat dialokasikan untuk penanganan daerah irigasi di kabupaten Deli Serdang yang mencakup biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan daerah irigasi.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 terdapat 2 (dua) daerah irigasi yang direalisasikan yaitu D.I Johar Baru dan D.I Jaharum B yang merupakan urutan prioritas keempat dan keenam dengan pilihan prioritas “dipertimbangkan”. Berdasarkan kondisi kinerja irigasi (AKNPI) terdapat 9 (sembilan) daerah irigasi bernilai kinerja kurang dan jelek sedangkan berdasarkan hasil perhitungan AHP dengan urutan prioritas dengan besar biaya suatu daerah irigasi tersebut, maka terdapat 6 (enam) daerah irigasi yang termasuk dalam daerah irigasi yang dipilih dan dipertimbangkan.

Jika kondisi kinerja irigasi (AKNPI) dibandingkan dengan hasil penelitian dengan metode AHP dengan urutan skala prioritas, maka terdapat 6 (enam) daerah irigasi yang dipilih dan dipertimbangkan. Jika hasil prioritas berdasarkan kinerja irigasi (AKNPI) dibandingkan dengan realiasi DPA tahun 2022 Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang, maka terdapat 2 (dua) daerah irigasi yang masuk dalam realisasi DPA tahun 2022. Jika hasil metode AHP dengan urutan skala prioritas dibandingkan dengan realisasi DPA tahun 2022, maka teradapat 2 (dua) daerah rigasi yang masuk dalam realisasasi DPA tahun 2022.

Gambar 4. Ilustrasi Perbandingan Hasil Penelitian dengan Realiasi Penanganan Irigasi

Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat perbandingan hasil penelitian dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan (level 1) pada struktur hirarki yakni penentuan prioritas pemeliharaan daerah irigasi. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh kriteria (level 2) dengan subkriteria (level 3). Kriteria dominan yang perlu dipertimbangkan adalah kriteria sasaran anggaran dengan nilai sebesar 0,33 selanjutnya sumber pendanaan dengan nilai sebesar 0,30, kriteria kinerja irigasi sebesar 0,23, dan kriteria luas areal sebesar 0,14. Sedangkan subkriteria dominan yang perlu dipertimbangkan dari masing-masing kriteria adalah subkriteria prasarana fisik dengan nilai sebesar 0,55, subkriteria luas areal besar dengan nilai sebesar 0,47, subkriteria dana alokasi khusus dengan nilai sebesar 0,41, dan subkriteria ketahanan pangan dengan nilai sebesar 0,60.

Urutan prioritas pemeliharaan daerah irigasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah III Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang adalah D.I Jati Baru dengan bobot sebesar 0,14. Prioritas 2 dan 3 adalah D.I Pertumbukan dan D.I Sei Tuan dengan bobot sebesar 0,13, prioritas 4 adalah D.I Johar Baru dengan bobot sebesar 0,12, prioritas 5 adalah D.I Kotasan dengan bobot sebesar 0,11, prioritas 6 dan 7 adalah D.I Jaharum B dan D.I Tj. Garbus Kampung dengan bobot sebesar 0,10, prioritas 8 adalah D.I Tanjung Siporkis dengan bobot sebesar 0,09, dan prioritas 9 adalah D.I Kampung Melayu dengan bobot sebesar 0,07.

Perbandingan susunan urutan prioritas pemeliharaan daerah irigasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah III Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang yaitu:

a. Perbandingan skala prioritas antara berdasarkan nilai kondisi kinerja irigasi (AKNPI) dengan hasil metode AHP dengan urutan prioritas dengan besar biaya kegiatan pemeliharaan suatu daerah irigasi tersebut diperoleh 6 (enam) daerah irigasi yang dipilih dan dipertimbangkan.

b. Perbandingan skala prioritas antara berdasarkan kondisi kinerja irigasi (AKNPI) dengan realisasi DPA tahun 2022 Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang, diperoleh 2 (dua) daerah irigasi yang masuk dalam realisasi DPA tahun 2022

c. Perbandingan skala prioritas antara hasil metode AHP dengan urutan prioritas dengan besar biaya pemeliharaan suatu daerah irigasi tersebut dengan realisasi DPA tahun 2022 Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang, diperoleh 2 (dua) daerah irigasi yang masuk dalam realisasi DPA tahun 2022.

BIBLIOGRAFI

Afriyenis, W. (2016). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1(1), 1–16.

Ansori, A., & Hindriyanto, Y. (2020). Analisis Kemampuan Koneksi Ditinjau Berdasarkan Kemampuan Resiliensi Matematis. JKPM (Jurnal Kajian Pendidikan Matematika), 5(2), 253–262.

Ansori, M. B., Margini, N. F., Nusantara, D. A. D., & Anwar, N. (2017). Evaluation of Irrigation Performance at Tertiary Level (A Case Study in Padi Pomahan Irrigation Area Mojokerto East Java). IPTEK Journal of Proceedings Series, 3(6).

Anwar, M. H. (2018). Penerapan Analitical Hierarchy Process (AHP) dalam Penyusunan Skala Prioritas untuk Menjaga Kinerja Saluran Irigasi (Studi Kasus Saluran Induk Mataram di D.I Yogyakarta

Azis, S., & Widodo, H. (2016). Determination of priority of the construction of irrigation network. International Journal of Agricultural Research, Innovation and Technology, 6(2).

Castellano, S., Rizzotto, A., Neri, S., Currenti, W., Guerrera, C. S., Pirrone, C., Coco, M., & Di Corrado, D. (2021). The relationship between body dissatisfaction and eating disorder symptoms in young women aspiring fashion models: the mediating role of stress. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(2), 607–615. https://doi.org/10.3390/ejihpe11020043

Deli Serdang, D. P. U. dan P. R. (2020). Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) Kabupaten Deli Serdang (Tahap II). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang.

Floyd L. Ruch and Philip G. Zimbrde. (2010). Psychology and Life (Fifth edit). 2010.

Imron, F., & Murtiningrum. (2021). Modernization readiness analysis of Belitang irrigation system at region level using analytic hierarchy process (AHP) method. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 644(1), 1–10. https://doi.org/10.1088/1755-1315/644/1/012070

Mulyani, S., Putri, F. M., Andoko, B. W., Akbar, P., & Novalia, S. (2020). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali). Jurnal Ketahanan Nasional, 26(3), 421.

Mulyawati, F., Sudarsono, I., & Sopyan, C. (2013). Penentuan Prioritas Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dengan Menggunakan Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) (185A). 7(KoNTekS 7), 24–26.

Munthafa, A. E., Mubarok, H., Teknik, J., & Universitas, I. (2017). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi. Jurnal Siliwangi, 3(2), 192–201.

Putri, E. S., & Wisudanto, W. (2017). Struktur pembiayaan pembangunan infrastruktur di indonesia penunjang pertumbuhan ekonomi. IPTEK Journal of Proceedings Series, 3(5).

Saaty, T. L. (2008). Decision making with the Analytic Hierarchy Process. Int. J. Services Sciences, 1(1), 83–98.

Serdang, D. (2020). Gambaran Umum. Www.Portal.Deliserdangkab.Go.Id.

Zamroni, A., Hadiani, R. R., & Sobriyah, S. (2016). Skala Prioritas Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang). Prosiding Semnastek.