Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Untuk Subjek Hukum Korporasi di Belanda dan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Main Article Content
Regulations regarding the excuses of crime justification crimes will be regulated in the draf to criminal law code, regarding the justification excuses that are owned by individual swhorelated with the corporation which also can beused by the corporation in the same crime case. In the new KUHP bill, we are different from the old KUHP because the old KUHP still uses the Societas delinquere non potest principle, which means that corporations (legal entities) cannot commit criminal acts and cannot be held criminally accountable either. How ever, along with the development tof the era with the number of cases involving corporations as perpetrators of criminal acts, the Criminal Code that we currently use has been revised, with the National Criminal Code Bill. The change islocated in Article 45 paragraph 1 of the Draft Criminal Code, which states that corporations arecriminal subjects. This research is normative juridical research that uses a Comparative Approachand a Statute Approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legalmaterials. The results of this study are that the Draft Criminal Code and the Special Law have notregulated the criminal liability of corporations committed by the private sector. Where in the Netherlands these arrangements have been regulated in the Dutch Penal Code in Article 328ter paragraph (1) and Article 328ter paragraph (2).
Cita, Warni. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Universitas_Muhammadiyah_Mataram.
Hamamah, Fatin, & Abdullah, Abdullah. (2020). Pertanggungjawaban Korporasi Bank Dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah Penyimpanan Dana Yang Dirugikan. Syntax Literate, 5(5), 84–97.
Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
Hatrik, Hamzah. (1996). Asas pertanggung jawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia (Strict Liability dan vicarious liability).
Hidayat, Agus Rohmat, & Hardiyanto, Feri. (2022). Lembaga Keuangan dan Kebijakan Publik Dalam Menangani Krisis Ekonomi Global. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(10), 17710–17719.
Hotmaulana Hutauruk, Rufinus. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif. Jakarta: Sinar Grafika.
Maharani, Alfina, & Dzikra, Adnand Darya. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 2(6), 659–666.
Permatawati, Rezki, & Purwanti, Ni Putu. (2015). Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita Yang Sedang Hamil. Article, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Putra, Putu Indra Perdana, & Yadnya, I. Putu. (2018). Analisis sektor unggulan perekonomian di kabupaten/kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Udayana University.
Rahmah, Amaliya Nur, & Widodo, Sugeng. (2019). Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian di Indonesia dengan pendekatan Input–Output tahun 2010–2016. Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(1), 14–37.
Shobirin, Sultan Jalaluddin Kiswa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Subekti, Raden, & Tjitrosudibio, Raden. (1999). Hukum Perdata.
Wijaya, Hendra Tanu. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 10(23), 153–168.
Wijayanto, Setyo. (2015). Strategi Jitu Investasi Obligasi Korporasi. Elex Media Komputindo.
Wulandari, Puput Pratiwi. (2020). Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 4(4).
Zia, Halida, Agusta, Mario, & Afriyanti, Desy. (2020). Pengetahuan Hukum Tent Ang Hukum Acara Perdata. Rio Law Jurnal, 1(2).
