Analisis Hukum Kendaraan Bermotor Pasca Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Main Article Content
Article 74 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has underpinned the police's efforts in regulating the elimination of motor vehicles that do not meet operational standards. However, the implementation of this article often creates a legal dilemma for vehicle owners whose vehicles have been administratively abolished but still have a valid BPKB. This article explores the paradox between the legal and operational status of the vehicle, highlighting the discrepancy between the legality documents and the operational feasibility of the vehicle. Using Sudikno Mertokusumo's theory of legal certainty and Jeremy Bentham's theory of utilitarianism, this analysis seeks to provide recommendations for regulatory adjustments to address these disparities, ensure social justice, and improve compliance with safety and environmental standards. As a result, the application of Article 74 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation to motor vehicles with BPKB which is declared "fraudulent" creates a legal dilemma for vehicle owners. Although the vehicle administratively has valid documents, it no longer meets operational standards, which reduces economic value and poses legal challenges for the owner
Hamid, Abdul, 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Kunarto. 2004. Analisis Data Personil Dan Dimensi Permasalahannya Dalam Rangka Menunjang Operasional Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta: Cipta Manunggal
Kurniawan, Agung, 2009, Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan Yogyakarta.
M, Karjadi, 2010, Kejahatan Pelanggarandan Kecelakaan Lalu Lintas, Politeia, Bogor.
Magrhobi, B. D. (2014). Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang). Brawijaya University.
Mutaqin, A. K., & Safitri, R. P. (2020). Pemodelan Besar Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Menggunakan Model Komposit Log-Logistik-Generalized Pareto. Statistika, 20(2), 101–107.
Permatasari, I., Mutaqin, A. K., & Wachidah, L. (2017). Pemodelan Data Besar Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Menggunakan Distribusi Mixture Erlang. STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications, 17(1), 45–51. https://doi.org/10.29313/jstat.v17i1.2714
Pribadi, A. K. (2020). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI X. UPN" Veteran" Jawa Timur.
Prasetyo. 2004. Selamat dalam Berlalu Lintas. Suara Merdeka Press, Jakarta. R, Andrew, 2011, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Nuansa cendekia, Bandung.
Rahardi, Pudi, 2010, Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Laksbang Grafika, Surabaya.
Raharjo, Rinto, 2014, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media Yogyakarta. Risdiyanto, 2014, Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas, Grasindo, Jakarta.
Syamsudin, M. (2021). Mahir Meneliti Permasalahan Hukum. Prenada Media.
Timbuleng, B. T. (2019). Upaya Hukum Debitur Terhadap Penarikan Barang Jaminan Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Konsumen. LEX ET SOCIETATIS, 6(10).
