Ketimpangan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang masih ditemui di Indonesia. Salah satu cara pemerintah Indonesia mengatasi masalah ketimpangan adalah penerapan kebijakan desentralisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan pemerintah berupa desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pada capaian indikator pembangunan wilayah serta menganalisis efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pada capaian indikator pembangunan wilayah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada dua wilayah yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan klasifikasi berdasarkan pada letak wilayah yaitu wilayah pesisir dan inland. Metode analisis difference-in-differences digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap penurunan ketimpangan pada indikator capaian pembangunan wilayah di daerah pesisir dan inland pada masing-masing provinsi. Temuan lain yaitu setelah adanya kebijakan desentralisasi fiskal, ketimpangan indikator capaian hasil pembangunan mengalami konvergensi di kedua wilayah.