Artikel ini mengkaji implementasi sebuah program pemerintah nasional di tingkat kecamatan atau pemerintah daerah dan pengaruh sistem pemerintahan terhadap implementasinya. Tingginya angka kemiskinan serta Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional telah membuka ruang harapan untuk keluarga indonesia yang berada pada level menengah kebawah agar lebih berdaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses serta kendala dalam implementasi PKH di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan aparat dinas sosial serta masyarakat yang menjadi peserta program keluarga harapan. Selanjutnya hasil penelitian direduksi, kemudian dideskripsikan dengan menghubungkan beberapa data sekunder dan catatan lapangan. Data yang diperoleh akhirnya disajikan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun implementasi secara keseluruhan telah dilakukan dengan cukup baik, akan tetapi rumitnya garis koordinasi antara penanggung jawab suatu wilayah kepada level tertinggi masih dinilai menjadi kendala serta faktor politik dan konflik yang timbul menjadi salah satu sebab implementasi PKH masih memerlukan formulasi baru. langkah strategis yang bisa dilakukan oleh komponen PKH di daerah terutama yang bertugas di kecamatan-kecataman, agar mampu lebih kreatif dan tidak terlibat dalam dinamika politik kontestasi.