Undang - undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud ruang terbuka hijau, 20% bersifat publik dan 10% bersifat privat.  Pengalokasian  ruang terbuka hijau  ini  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah yaitu Pemerintah Kota Subulussalam. Pemerintah Kota Subulussalam perlu secepatnya menempatkan masalah ruang terbuka hijau sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan program pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi tambahan literasi melalui perspektif yang berbeda dari sisi akademis terhadap kawasan lindung yang telah di tetapkan dalam RTRW Kota Subulussalam sebagai perwujudan pola ruang terbuka hijau yang sistematis dan realistis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Dalam hal ini metode integrasi Analitycal Hierarchy Process (AHP) digunakan agar dapat mengambil keputusan yang rasional dari beberapa kriteria tersebut dan Geographic Information System (GIS) sebagai pendukung keputusan dalam penentuan lokasi serta menggambarkannya pada sebuah peta zonasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 5 kecamatan di Kota Subulussalam, Kecamatan simpang kiri merupakan kecamatan yang memiliki kebutuhan ruang terbuka hijau paling tinggi. Hal itu dikarenakan 91,86% wilayah kecamatan simpang kiri memiliki kategori tingkat kebutuhan ruang terbuka hijau sedang hingga sangat tinggi yang berlokasi di area lapangan beringin